Jelajahnegeriku.id,Langkat-Belakangan ini, pemberitaan mengenai Kesultanan Langkat yang dimuat oleh salah satu media online menuai sorotan tajam. Narasi yang dibangun media tersebut dinilai menyudutkan sejarah Sultan Langkat dengan tuduhan yang dianggap menyesatkan. Isu ini pun memicu reaksi dari sejumlah tokoh adat dan tokoh agama di Langkat.
Salah satu yang angkat bicara adalah Tuan Guru Dr. Zikmal Fuad. Ia menilai pemberitaan tersebut jauh dari fakta sejarah yang sesungguhnya. “Semua cerita yang saya amati beberapa hari belakangan ini sangat tidak benar dengan faktanya,” ujar Tuan Guru Zikmal.
Menurutnya, masa pemerintahan Sultan Musa Muazzamsyah Al-Holidinaksandiah adalah periode emas bagi Langkat. Perkembangan pendidikan, kehidupan beragama, dan pemanfaatan kekayaan alam berlangsung luar biasa. “Bahkan ulama dari luar daerah datang berbondong-bondong ke Langkat karena hubungan antara sultan, ulama, dan rakyat sangat mesra. Rakyat pada masa itu hidup sejahtera,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua DMDI Langkat, Agung Kurniawan menyebut Langkat dahulu adalah daerah yang kaya raya dan masyarakatnya menikmati hasil kekayaan tersebut. Setiap hari Jumat, Sultan memberikan uang, minyak, dan bahan pokok kepada rakyat untuk dibelanjakan di pasar pekan Jumat.
Agung juga membantah pemberitaan yang menyebut Kesultanan Langkat sebagai kerajaan feodal. Ia menjelaskan, warga yang tinggal di sekitar Masjid Azizi adalah tokoh-tokoh agama seperti nazir masjid, penggali kubur, muazin, guru ngaji, dan ulama. “Mereka semua diberi tanah dan rumah oleh Sultan Langkat,” ujarnya.
Ia menilai narasi yang menyebut Kesultanan Langkat “bertekuk lutut” kepada Ratu Belanda juga keliru. Foto yang digunakan tersebut tidak mencerminkan pengabdian, melainkan peristiwa ketika Sultan Langkat menjadi tamu kehormatan dalam perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina di stadion sepak bola yang dihadiri raja dan sultan dari berbagai negara. “Langkatlah yang diberi kehormatan untuk menyerahkan bunga kepada Ratu Wilhelmina,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agung memaparkan bahwa Sultan Langkat pernah menolak dominasi Belanda dalam pembangunan rumah sakit di Tanjung Pura. “Sultan mengatakan, ‘Kalian boleh membangun rumah sakit untuk karyawan kalian, tapi rakyat saya harus boleh berobat gratis,’” kata Agung. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa hubungan antara Sultan dan Belanda adalah kerja sama, bukan penundukan.
Dalam perjanjian dengan perusahaan Belanda yang hendak beroperasi di Langkat, Sultan juga menetapkan syarat tegas. “Sultan menegaskan agar rakyat Langkat tidak dijadikan buruh, melainkan mempersilakan pekerja dari luar daerah. Ini demi melindungi rakyatnya.
Agung menekankan, sejak masa Sultan Musa hingga penerusnya, Kesultanan Langkat bukanlah kerajaan feodal dan tidak tunduk pada Belanda. Hubungan yang terjalin adalah kerja sama yang saling menghargai. “Jelas sekali, narasi yang disebarkan media itu sudah terbalik,” ujarnya.
Sultan Langkat juga tercatat sebagai pendukung kuat berdirinya Republik Indonesia. Dukungan kepada para pejuang kemerdekaan terlihat jelas, bahkan deklarasi bersatunya Kesultanan Langkat ke dalam Republik turut digaungkan. Pada masa awal kemerdekaan, Sultan pun menyumbangkan hartanya demi mendukung berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebuah bukti yang tak terbantahkan akan komitmen beliau pada tanah air.
Ia pun mengimbau agar pihak-pihak yang tidak memahami sejarah Langkat sebaiknya melakukan silaturahmi dengan puak Melayu atau perkumpulan Melayu sebelum menulis. “ karena akan membuat kekisruhan di Langkat ini, tegas Ketua DMDI Langkat tersebut.
Polemik ini diharapkan menjadi pelajaran agar penulisan sejarah dilakukan dengan riset yang benar dan narasumber yang kredibel. Sejarah, kata para tokoh, adalah warisan yang harus dijaga kehormatannya, bukan dijadikan bahan narasi yang menyesatkan.(hh)
