close

NEWS

NEWS

Pandurilastaka Wilayah Sumut Kirim Bantuan Korban Bencana Alam di NTT

by Ijra Lubis on 99 views

Jelajahnegeriku.id,Medan – Pandurilastaka Wilayah Sumatera Utara (Kodam/IBB) salurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (27/8/2026).

Adapun bantuan yang dikirimkan berupa bahan makanan siap saji yang terdiri dari Wafer sebanyak 100 karton, Imperial sebanyak 100 karton, Ropang sebanyak 300 karton, serta Susu Tango sebanyak 100 karton.

Salah seorang perwakilan Pandurilastaka Wilayah Sumut, Letkol Inf J.Sinaga, mengatakan jika melalui bantuan ini pihaknya ingin menghadirkan kepedulian dari Sumatera Utara untuk saudara-saudara yang menjadi korban bencana di wilayah NTT.

“Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Mungkin yang kami berikan tidak seberapa, namun kami ingin menunjukkan bahwa dalam kondisi sulit sekalipun, mereka tidak pernah sendirian,” ungkapnya.

Sambung Letkol Inf J.Sinaga, Kepedulian terhadap korban bencana bukan hanya tentang apa yang dapat diberikan, tetapi juga tentang kehadiran, empati, dan ketulusan untuk berbagi di tengah kesulitan.

“Ada kepedulian, ada persaudaraan, dan ada semangat untuk bersama-sama membantu mereka bangkit,” ujarnya.

Sementara itu, melalui bantuan sederhana ini Pandurilastaka Sumut pun berharap, dapat bermanfaat bagi masyarakat terdampak serta menjadi penyemangat dalam menghadapi dan melewati masa-masa sulit akibat bencana.(fi)

Selengkapnya
NEWS

JALAN PEMATANG CENGAL BERDEBU DAN RUSAK, DPRD LANGKAT JANJIKAN 1 KM ASPAL, EMP GEBANG TURUNKAN 200 TRUK SERTU

by Ijra Lubis on 172 views

Jelajahnegeriku.id,Langkat — Aksi demonstrasi warga Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang menuntut perbaikan dan pengaspalan jalan akhirnya mendapat titik terang.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Langkat, disepakati pembangunan jalan melalui pengaspalan hotmix sepanjang 1 kilometer pada tahun ini. Sementara itu, EMP Gebang Limited menyatakan kesiapannya membantu penanganan kondisi jalan dan mengurangi dampak debu akibat aktivitas kendaraan proyek maupun milik masyarakat.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mengatasi persoalan jalan rusak sekaligus memperlancar mobilisasi kegiatan migas di wilayah Desa Bubun dan sekitarnya.

Permintaan pengaspalan jalan Pematang Cengal sebelumnya telah disampaikan masyarakat sejak 2025. Namun, pada tahun lalu, pengaspalan baru terealisasi sekitar 500 meter dari total ruas jalan yang belum diaspal sepanjang kurang lebih 3,5 kilometer.

RDP berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Langkat dan dipimpin langsung Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, SE, didampingi Wakil Pimpinan DPRD Langkat H. Ajai Ismail.

Turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Langkat Muhammad Rio, serta anggota Komisi IV H. Rahmanuddin Rangkuti, SH, MKn, Jul’Aidi Syam, ST, dan Muhammad Ilwa Herija, SH.

Dari unsur Pemerintah Kabupaten Langkat hadir Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Langkat Arie Ramadhany, S.IP., M.SP. Sementara dari pihak EMP Gebang Limited hadir Field Coordinator Ronny Lilipaly bersama rombongan.

Rapat tersebut juga dihadiri Kabag Ops Polres Langkat Kompol Firman Imanuel Perangin-angin, Camat Tanjung Pura Tengku Reza Aditya, S.STP., M.AP., Kepala Desa Pematang Cengal Arusman, serta sejumlah perwakilan masyarakat.

Anggaran Terbatas, DPRD Minta Porsi Pengaspalan Ditambah Dalam RDP, sempat terjadi perdebatan mengenai keterbatasan anggaran pembangunan jalan. Pihak Dinas PUPR Langkat menjelaskan bahwa dengan kondisi anggaran saat ini, pembangunan hotmix yang dapat ditampung minimal sepanjang 500 meter.

Namun, usulan tersebut dinilai masih jauh dari harapan masyarakat yang menginginkan ruas jalan tersebut segera diperbaiki secara menyeluruh.

Plt Kepala Dinas PUPR Langkat menjelaskan, keterbatasan anggaran berkaitan dengan kebijakan efisiensi. Selain itu, terdapat kekhawatiran jalan yang telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan akibat dilintasi kendaraan berat untuk kegiatan operasional migas.

Menurutnya, kendaraan dengan muatan berat berpotensi memberikan beban melebihi kelas jalan. Karena itu, pembangunan jalan direncanakan dilakukan secara bertahap.

Mendengar penjelasan tersebut, Wakil Pimpinan DPRD Langkat H. Ajai Ismail bersama Ketua Komisi IV meminta agar porsi pengaspalan dapat ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Persoalan kerusakan jalan akibat kendaraan berat, menurut mereka, dapat dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk EMP Gebang Limited.

# DPRD Janjikan 1 Kilometer Aspal

Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin kemudian menegaskan bahwa RDP tersebut harus menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat Pematang Cengal.

Ia menyatakan akan mengalokasikan pokok-pokok pikiran (pokir) untuk mendukung pembangunan jalan di Desa Pematang Cengal.

“Di sini kita membahas bagaimana jalan tersebut bisa diaspal. Untuk membantu masyarakat, pokir saya saya berikan ke Pematang Cengal. Jadi, di Desa Pematang Cengal tahun ini dibangun 1 kilometer aspal,” tegas Sribana.

Ia juga meminta dukungan EMP Gebang Limited agar pada tahun berikutnya dapat membantu pemerintah daerah dalam penanganan dan pengaspalan jalan, khususnya ruas jalan desa yang dilintasi kendaraan dalam kegiatan operasional migas.

EMP Gebang Siapkan 200 Truk Sertu
Menanggapi keluhan masyarakat terkait debu, Field Coordinator EMP Gebang Limited Ronny Lilipaly mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak aktivitas kendaraan proyek.

“Untuk mengatasi abu, kami sudah memerintahkan penyiraman jalan tiga kali sehari,” ujar Ronny.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah mengganti kontraktor penyiraman jalan karena dinilai tidak menjalankan kesepakatan dan aturan yang telah ditetapkan.

Selain penanganan debu, EMP Gebang Limited menyatakan akan membantu material untuk memperlancar akses transportasi masyarakat.

“Kami sepakati untuk memperlancar transportasi lalu lintas akan membantu 200 trek sertu,” kata Ronny.

Terkait permintaan pengaspalan dari Pemerintah Kabupaten Langkat, Ronny menjelaskan bahwa keputusan tersebut tetap harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan perusahaan.

“Kami punya atasan. Jadi, permohonan dari Pemerintah Kabupaten Langkat ini, jika kami diizinkan untuk mengaspal, maka jalan itu kami aspal,” ujarnya.

#Warga Minta Kesepakatan Direalisasikan

Sementara itu, sejumlah perwakilan masyarakat menegaskan bahwa kebutuhan pembangunan jalan di Pematang Cengal masih cukup panjang. Dari total ruas jalan yang belum tersentuh pengaspalan, masyarakat memperkirakan masih terdapat sekitar 3 kilometer yang membutuhkan perbaikan.

Warga berharap kesepakatan yang dihasilkan dalam RDP tidak berhenti sebatas janji, tetapi segera direalisasikan di lapangan.

Dengan adanya komitmen DPRD Langkat untuk membangun 1 kilometer jalan serta bantuan EMP Gebang berupa 200 truk sertu dan penyiraman jalan secara rutin, masyarakat berharap persoalan jalan rusak, debu, dan terganggunya aktivitas transportasi dapat segera teratasi.

Kesepakatan tersebut juga diharapkan menjadi solusi agar aktivitas masyarakat maupun mobilisasi kegiatan migas di wilayah Pematang Cengal dan Desa Bubun dapat berjalan aman, lancar, dan tidak lagi menimbulkan keresahan warga.(hj)

Selengkapnya
NEWS

Mediasi Buntu, Warga Pematang Cengal Kembali Blokir Jalan Tuntut Pengaspalan Total

by Ijra Lubis on 743 views

Jelajahnegeriku.id,Langkat – Seratusan warga Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kembali menggelar aksi pemblokiran jalan desa pada Kamis (6/8/2026). Aksi yang didominasi kaum perempuan itu dilakukan setelah mediasi antara warga, Pemerintah Kabupaten Langkat, DPRD Langkat, dan pihak perusahaan belum menghasilkan kesepakatan terkait tuntutan pengaspalan jalan.

Dalam mediasi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat, Arie Ramadhany, S.IP., M.SP., menyampaikan bahwa pemerintah berencana mengaspal ruas jalan menggunakan hotmix sepanjang minimal 500 meter pada tahun ini. Selanjutnya, pengaspalan akan dilanjutkan sepanjang sekitar 1 kilometer pada tahun depan.

Namun, usulan tersebut ditolak warga. Masyarakat tetap bersikeras agar seluruh ruas jalan protokol desa yang mengalami kerusakan berat diaspal sekaligus, karena jalan tersebut telah bertahun-tahun rusak tanpa perbaikan menyeluruh.

Pernyataan sejumlah anggota DPRD Langkat yang menyebutkan pengaspalan akan dilakukan secara bertahap hingga tahun depan juga mendapat penolakan. Warga meminta pembangunan direalisasikan pada tahun ini sesuai harapan masyarakat.

Karena mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, warga kembali mendirikan tenda di badan jalan dan melakukan aksi pemblokiran. Akibatnya, puluhan truk pengangkut material proyek migas milik EMP Gebang tidak dapat melintas.

Salah seorang warga, Haryati, mengatakan masyarakat sudah terlalu lama menunggu realisasi pembangunan jalan.

“Kami sudah capek makan abu. Sudah puluhan tahun jalan kami belum diaspal. Setiap hari kami menghirup debu dari truk-truk yang melintas,” ujarnya.

Warga mengeluhkan tingginya intensitas kendaraan pengangkut material galian C berupa pasir dan tanah yang melintas setiap hari. Menurut mereka, kondisi jalan yang belum diaspal menyebabkan debu beterbangan saat cuaca panas dan berubah menjadi kubangan lumpur ketika hujan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kesehatan, aktivitas, serta keselamatan masyarakat.

Masyarakat menegaskan aksi pemblokiran akan terus dilakukan hingga ada kepastian dan komitmen nyata dari pemerintah untuk mengaspal jalan yang menjadi akses utama desa. Warga juga menagih janji Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, yang sebelumnya disebut telah menjanjikan pengaspalan ruas jalan di Desa Pematang Cengal.

Sementara itu, Field Coordinator EMP Gebang Limited, Ronny Lilipaly, menjelaskan bahwa untuk mengurangi debu di sepanjang jalan, pihak perusahaan telah menginstruksikan penyiraman jalan sebanyak tiga kali setiap hari oleh kotraktor yang ditunjuk.

Pernyataan tersebut langsung disambut protes warga. Mereka menyebut penyiraman tidak dilakukan sesuai yang disampaikan, bahkan ada hari-hari tertentu tanpa penyiraman sama sekali.
Menanggapi keluhan tersebut, Ronny menegaskan akan mengevaluasi bahkan memutus kerja sama dengan pihak pelaksana apabila terbukti tidak menjalankan kewajibannya.

“Kalau memang penyiraman tidak dilakukan sesuai kontrak, saya akan pecat pelaksananya. Untuk penyiraman jalan di Pematang Cengal, perusahaan menganggarkan sekitar Rp10 juta setiap bulan,” tegas Ronny.

Dalam mediasi itu, pihak EMP Gebang juga menawarkan bantuan tambahan berupa sekitar 200 dump truck material sertu sebagai upaya memperbaiki kondisi jalan apabila pemerintah hanya mampu mengaspal sepanjang 500 meter. Namun, tawaran tersebut juga ditolak warga.

Mereka tetap meminta Pemerintah Kabupaten Langkat merealisasikan pengaspalan sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Langkat.
Usai mediasi dinyatakan buntu, warga memindahkan tenda dari halaman rumah ke badan jalan sebagai bentuk protes terhadap belum adanya kepastian pembangunan jalan. Mereka kemudian kembali menutup akses jalan sambil melantunkan selawat.

Sekitar pukul 17.14 WIB, personel Polres Langkat bersama Polsek Tanjung Pura menggeser tenda yang berada di badan jalan dan memindahkannya ke halaman rumah warga kembali agar arus lalu lintas dapat kembali dibuka. Kendaraan pengangkut material proyek migas kemudian diizinkan melintas.

Meski demikian, warga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan kembali melakukan aksi pemblokiran apabila belum ada keputusan yang memenuhi tuntutan mereka.

Mediasi tersebut turut dihadiri empat anggota DPRD Kabupaten Langkat, yakni Jul’Aidi Syam, Rahmat Rinaldi, SE, Muhammad Rio, dan Mahalli Hakim.
Hadir pula Kabag Ops Polres Langkat Kompol Firman Imanuel Perangin-angin, Kasi Humas Polres Langkat IPTU M. R. Siregar, Kapolsek Tanjung Pura beserta personel, serta Koramil 11/Tanjung Pura beserta anggota, yang melakukan pengamanan selama proses mediasi dan aksi berlangsung.

 

Selengkapnya
POLITIKNEWS

RICKY ANTHONY: SESALKAN GUBERNUR SUMUT WALK OUT SAAT RAPAT PARIPURNA MASIH BERLANGSUNG

by Ijra Lubis on 1.63K views

Jelajahnegeriku.id,Medan – Keputusan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution meninggalkan ruang (walkout) Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (21/7/2206) kemarin, kini manjadi sorotan publik. Sikap Bobby ini, terkesan emosional dan arogan, sehingga sangat disayangkan berbagai eleman masyarakat.

Terkait persoalan tersebut, awak media kemudian meminta tanggapan Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony. Politisi dari Partai NasDem yang akrab disapa RA ini, juga sangat menyayangkan hal itu.

“Bagi NasDem tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan hal ini selain ‘arogan’. NasDem minta sikap seperti ini dihentikan. Ini merupakan sikap NasDem. Jika fraksi lain memilih diam atau perbandangan lain, tentu kita hormati,” tutur RA, Senin (27/7/2026) pagi.

Diinformasikan, berbagai elemen masyarakat sangat menyayangkan sikap Bobby yang walkout ‘tanpa pamit’. Meski, pada momen tersebut sidang paripurna masih berlangsung di DPRD Sumut.

Saat itu, mekanisme paripurna berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Hanya tinggal memasuki sesi terakhir, yaitu penandatanganan keputusan bersama. Namun ada salah satu anggota dewan yang mempertanyakan kuorum, sesaat sebelum Ketua DPRD Sumut mengambil keputusan.

Tentunya, semua pihak diberi hak untuk bicara dan tinggal menunggu semua hal yang ditanyakan anggota dijawab oleh pimpinan dewan. Namun alih-alih bersabar, Bobby malah keluar ruangan yang kemudian diikuti oleh semua OPD atas perintahnya.

Semestinya, tak ada alasan bagi gubernur untuk ‘ngambek’ dan meninggalkan ruangan. Karena, interupsi tersebut dari anggota ke pimpinan dewan. Sama sekali tidak ada menyinggung gubernur.

Sikap Bobby walkout saat sudah memasuki akhir tahapan, justru membuat paripurna tidak bisa dilanjutkan. Karena, semestinya gubernur tatap berada di sana untuk melakukan penandatanganan bersama. (hj)

Selengkapnya
DAERAHNEWS

Peduli Sesama, Ricky Anthony Bantu Korban Kebakaran Dua Rumah di Hinai

by Ijra Lubis on 519 views

Jelajahnegeriku. id, Langkati – Dua rumah warga Dusun III, Desa Suka Damai, Kecamatan Hinai, Langkat ludes terbakar, Selasa (23/6/2026) pagi. Peristiwa nahas ini pun membawa duka mendalam bagi Nurdianto dan Marlina.

Musibah yang dialami itu, kemudian didengar Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony dari timnya yang ada di sana. Legislator muda dari Partai NasDem ini pun bergerak cepat untuk memberi bantuan kepada keluarga Nurdianto dan Marlina, Minggu (5/7/2026) siang.

“Saya dapat info (kebakaran) dari tim yang ada di desa itu. Ada dua rumah warga yang terbakar. Saya sangat prihatin mendengarnya,” kata politisi muda yang akrab disapa RA ini.

Bersama timnya, RA hadir menemui keluarga Nurdianto dan Marlina. Tak hanya memberi bantuan materil, wakil rakyat ini juga memberi dukungan moril kepada para korban.

RA berharap, bantuan yang diberikannya bisa bermanfaat untuk keluarga korban. Musibah yang mereka alami, semoga tergantikan dengan keberkahan yang melimpah ruah dari Allah SWT.

“Semoga keluarga pak Nurdianto dan bu Marlina kembali semangat pasca musibah yang dialami. Semoga Allah melimpahkan keberkahan untuk kita semua,” tutur RA.

Apa yang dilakukan RA ini, sesuai dengan amanat Partai NasDem. Dimana, seluruh kader partai politik ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi warga sekitar.

Sementara, Nurdianto dan Marlina mengucapkan terima kasih atas bantuan serta perhatian dari RA. Mereka juga mendo’akan kebaikan bagi pulitisi muda itu.

“Hanya Allah yang mampu membalas semua kebaikan pak Ricky. Cuma beliaulah wakil rakyat yang selalu peduli dan perhatian kepada warganya. Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah,” ujar Nurdianto dan Marlina kompak.

Diinformasikan, rumah Nurdianto dan Marlina, warga Dusun III, Desa Suka Damai, Kecamtan Hinai, Langkat terbakar, Selasa (23/6/2026) pagi. Peristiwa nahas ini, diduga berasal dari korsleting instalasi listrik di kediaman mereka. (hj)

Selengkapnya
NEWSDAERAH

RICKY ANTHONY WUJUDKAN MIMPI WARGA LANGKAT MEMILIKI RUMAH LAYAK HUNI

by Ijra Lubis on 492 views

Jejahnegeriku.id, Padang Tualang – Timin (65) warga Dusun Bukit Payung II, Desa Kwala Pesilam, Kecamatan Padang Tualang, Langkat terlihat sumringah. Rumah tak layak huni yang sejak lama ditempatinya, akan segera dibangun oleh Pinpinan DPRD Sumut Ricky Anthony.

Informasi tentang kondisi Timin yang hidup sebatang kara itu, diterima Ricky dari timnya yang ada di sana. Keprihatinan politisi dari Partai NasDem ini pun membangkitkan empatinya untuk segera hadir membawa bantuan.

“Kita sangat prihatin denga kondisi rumah pak Timin yang tak layak huni. Dia tinggal dan hidup sendiri tanpa adanya keluarga. Alhamdulillah, semalam kita sudah masukkan material untuk segera membangun rumah baru baginya,” tutur legislator muda yang akrab disapa RA ini, Minggu (5/7/2026) sore.

Bersama timnya, RA dan anggota DPRD Langkat Ristya Chayani berkunjung dan bertemu langsung dengan Timin. Wakil rakyat ini kemudian disambut hangat oleh pria renta tersebut. Mereka pun bercengkrama sembari menyampaikan maksud untuk segera membangun rumah baru yang layak huni.

“Semoga nanti bapak senang dan nyaman menempati rumah yang baru. Semoga bapak juga sehat selalu dan terus semangat menjalani aktivitas sehari-hari,” tutur RA kapada Timin.

Sementara, Timin sangat bahagia atas kunjungan RA dan timnya tersebut. Tak hanya hadir membawa kabar baik, namun RA juga mampu mewujudkan impiannya untuk memiliki tempat tinggal yang jauh lebih baik lagi.

“Terima kasih banyak pak RA dan bu Ristya. Hanya Allah yang mampu membalas semua kebaikan ini. Saya sangat bahagia dan merasa sangat beruntung atas bantuannya. Sehat-sehat selalu ya pak RA dan bu Ristya,” ujar Timin dengan mata berkaca-kaca menahan haru.

Untuk progres pembangunan rumah Timin tersebut, ditargetkan akan rampung selama 6 minggu. Material untuk pengerjaannya pun sudah dipasok sejak, Sabtu (4/7/2026) kemarin. (hj)

Selengkapnya
NEWS

PIMPINAN DPRD SUMUT LAPORKAN PEMILIK AKUN MEDSOS, DIDUGA PENYEBAR HOAKS KE POLDA SUMUT

by Ijra Lubis on 395 views

Jelajahnegeriku.id,Medan – Penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta (Hoaks) di beberapa akun media sosial (Medsos) tentang pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony berbuntut panjang. Melalui kuasa hukumnya, politisi yang akrab disapa RA ini pun membuat laporan polisi ke Polda Sumut, Sabtu (27/6/2026) siang.

Pengadilen Sembiring, kuasa hukum RA menegaskan, postingan pada akun-akun medsos tersebut sama sekali tidak benar. Hal tersebut dipastikan merupakan fitnah yang tidak berdasar dan merusak nama baik dan martabat kliennya.

“Menurut kami, membuka fakta dan membuktikannya adalah dengan dibawa ke ranah hukum. Kita buka di ‘meja hijau’. Kita menduga, ada aktor intelektual di balik kasus ini. mengingat, klien kami ini adalah pejabat dan tokoh politik muda, sehingga mungkin ada pihak yang merasa tersaingi,” tegas Pengadilen.

#Musuh Insan Pers

Selain itu, Pengadilen juga menerangkan, bahwa RA merupakan politisi yang dikenal dekat dengan insan pers. Karena baginya, para jurnalis merupakan komponen penting bagi demokrasi di negeri ini.

Oleh karenanya, RA tidak ingin ada oknum tertentu yang menggunakan embel-embel media sebagai alat untuk menebar fitnah. Karena, hal tersebut dikhawatirkan dapat merusak citra pers dan menjatuhkan marwah jurnalis.

“Sebagai anak bangsa, kita harus menjaga pers dari oknum penjahat yang dapat merusak lembaga-lembaga media di negeri ini. Oknum yang menggunakan media ataupun media sosial tanpa berdasarkan fakta adalah murni penyebar yang herus menjadi musuh bersama insan pers,” ketus Pengadilen.

Pengacara asal Kabupaten Langkat ini meyakini, Polda Sumut akan bekerja dengan profesional untuk mengusut kasus tersebut. Ia mendesak agar polisi seger memeriksa oknum penebar hoaks terkait kliennya.

 

#Menahan Diri

Sehingga, kepastian hukum dapat terwujud dengan baik bagi seluruh warga negara di Indonesia. Hal ini juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak terulang kembali.

“Kami sudah mengantongi nama-nama oknumnya. Kita juga meminta para pendukung pak RA yang jumlahnya ratusan ribu orang di Sumut dari berbagai elemen masyarakat dan organiasi, untuk tidak tersulut amarahnya terkait fitnah tersebut. Kami meminta mereka untuk menahan diri dan mempercayakan persoalan ini pada pihak penegak hukum,” tuturnya.

Semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas fitnah yang sudah terlanjur menyebar tersebut. Baik pihak penyebar pertama mau pun pihak pihak yang turut menyebarluaskan brita bohong itu.

Diinformasikan, seperti pada postingan akun Instagram Medan Cyber menyebutkan, Pimpinan DPRD Sumut berinisial RA diduga mengendalikan proyek strategis di Kota Medan. Termasuk juga memiliki pengaruh dalam penempatan sejumlah pejabat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Meadan.

Narasi pada medsos itu juga menyebutkan, informasi yang beredar di kalangan kontraktor menyebut proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) diduga berada dalam kendali kelompok tertentu.

#UU ITE

Tokoh muda Sumatera Utara, Rudi Hutabarat, mengaku turut mendengar kabar tersebut. Menurutnya, inisial RA kerap disebut-sebut memiliki pengaruh besar terhadap proyek maupun birokrasi di Pemko Medan.

“Kabarnya inisial RA,” ujar Rudi kepada wartawan di Dazz Coffee, Teladan, Medan, Kamis (25/6/2026).

Rudi menilai jika informasi tersebut benar, maka kondisi tersebut merupakan ancaman serius terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia meminta Wali Kota Medan Rico Waas tidak membiarkan praktik dugaan monopoli proyek maupun intervensi politik terhadap birokrasi.

Menurutnya, proyek pemerintah seharusnya dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, bukan dikuasai oleh kelompok tertentu.

“Kontraktor juga mau makan di Medan ini. Jangan hanya kelompok mereka saja yang menguasai proyek Pemko Medan untuk memperkaya diri. Jika Rico Waas tidak mampu menertibkan oknum itu, muncul dugaan beliau juga membiarkan praktik politik kotor tersebut,” tegas Rudi.

Penyebaran hoaks di media sosial sendiri, diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan ini melarang setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, keonaran, atau kebencian dan dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun. (hj)

Selengkapnya
1 2 3 … 12
Page 1 of 12