close

Ijra Lubis

POLITIK

Berobat ke Luar Negeri, Rico Waas Pakai Biaya Pribadi dan Izin Kemendagri

by Ijra Lubis on 823 views

Jelajahnegeriku id, Medan –Kepergian Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas ke luar negeri gunakan biaya pribadi dan sudah melapor/izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena selama ini komunikasi dengan Pemprov Sumut dinilainya belum berjalan optimal.

“Benar bahwa saya sedang berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan. Jauh-jauh hari saya sudah merencanakan berobat, tapi waktunya tidak dapat. Kebetulan ini ada waktu libur, makanya saya berangkat dan sudah lapor kepada Mendagri untuk agenda tersebut,” ujarnya menjawab wartawan lewat sambungan seluler, Minggu (17/5/2026).

Perjalanan ke luar negeri Rico Waas untuk berobat tidak menggunakan dana APBD. “Ya, saya tidak menggunakan APBD dalam perjalanan ini, dan murni menggunakan dana pribadi,” tegasnya.

Rico Waas mengungkapkan, pihaknya berangkat ke luar negeri untuk berobat sekaligus mengambil obat-obatan yang sudah habis di konsumsi.

“Jadi, saya berangkat ke luar negeri khusus untuk berobat sekaligus mengambil obat yang sudah habis saya konsumsi. Saya mohon maaf dalam hal ini,” ujarnya.

Politisi muda Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menambahkan, selama menjalani pengobatan selalu memonitor ibu kota Provinsi Sumatera Utara lewat para pimpinan perangkat daerah. Khususnya kepada camat dan lurah serta kepling untuk terus memantau wilayahnya agar tetap aman dan kondusif.

“Selama berobat setiap waktu saya juga memonitor Kota Medan, dan meminta kepada para pimpinan OPD terus berkomunikasi dan berkoordinasi terkait perkembangan Kota Medan,” ujarnya.

Rico Waas mengatakan, Pemko Medan sangat mendukung semua program strategis nasional yang ada di Kota Medan.

“Kami menyadari bahwa dibutuhkan sinergitas dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, untuk menyejahterakan masyarakat kita,” pungkasnya.(hj)

Selengkapnya
NASIONAL

Soroti Langsung Kondisi Pemasyarakatan, Lapas Kelas I Medan Terima Kunjungan Pengawasan Anggota DPR RI Komisi XIII

by Ijra Lubis on 23 views

Jelajahnegeriku.id,Medan-Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menerima kunjungan pengawasan dari Anggota DPR RI Komisi XIII, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., Rabu (13/05) di Lapas Kelas I Medan.

Kegiatan kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka Program Pengawasan Mitra DPR RI pada Komisi XIII guna melihat secara langsung kondisi Pemasyarakatan serta memperkuat pengawasan, koordinasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau berbagai sarana dan program pembinaan yang ada di lingkungan Lapas Kelas I Medan, termasuk pelaksanaan pembinaan kemandirian, pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, serta kondisi lingkungan Lapas secara umum.

Kegiatan berlangsung dengan penuh keterbukaan dan komunikasi yang baik antara jajaran Pemasyarakatan dengan rombongan DPR RI sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan di lingkungan Pemasyarakatan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Fonika Affandi menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan oleh Anggota DPR RI Komisi XIII terhadap pelaksanaan tugas Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Medan.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan dukungan terhadap berbagai program pembinaan, pelayanan, serta penguatan tugas Pemasyarakatan yang humanis dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, pembinaan, serta pelaksanaan tugas Pemasyarakatan secara profesional, akuntabel, dan humanis.(fi)

Selengkapnya
DAERAH

SKK Migas dan KKKS Sumut Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

by Ijra Lubis on 23 views

Jelajahnegeriku.id,Medan-KK Migas melakukan kunjungan kehormatan ke Gubernur Sumatera Utara bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Sumatera Utara pada Senin, 11 Mei 2026, di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Kunjungan ini disambut hangat oleh Wakil Gubernur Sumut, H. Surya, B.Sc., beserta beberapa kepala dinas terkait.

KKKS yang hadir dalam kunjungan ini antara lain EMP Gebang Limited (Japex-EMP), EMP Tonga, Pertamina EP Field Pangkalan Susu dan Field Rantau, serta APGWI. Hadir pula perwakilan dari SKK Migas Sumbagut, termasuk C.W. Wicaksono, Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut, dan Julius Sebastian, Kepala Departemen Operasi SKK Migas Perwakilan Sumbagut.

Dari pihak KKKS, hadir Fuminori Kaneko, GM EMP Gebang Limited, serta Resha Ramadian, Deputy GM EMP Gebang Limited. EMP Tonga diwakili oleh Nita Apriyani selaku GM, APGWI diwakili oleh Mohammad Yasin Abdulfatah, GM, dan Pertamina EP Field Pangkalan Susu serta Rantau diwakili Edwin Susanto, Field Manager PEP Pangkalan Susu.

Melalui kunjungan ini, SKK Migas dan KKKS berharap dapat mempererat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif serta mendukung keberlanjutan operasi industri hulu migas di daerah. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara industri hulu migas dan pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan energi nasional serta pembangunan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pembahasan terkait update operasional KKKS di Sumut. Salah satunya, EMP Gebang Limited (Japex-EMP) tengah mengembangkan Lapangan Secanggang di Desa Bubun, Kecamatan Tanjung Pura, yang rencananya akan melakukan pengeboran dua sumur mulai Agustus 2026. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk terus mendukung pasokan energi di wilayah Sumatera Utara.

Kunjungan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan industri hulu migas dalam menciptakan iklim investasi yang stabil, memastikan keberlanjutan operasional lapangan migas, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan energi di Sumatera Utara. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pengembangan sektor migas di masa depan.(hj)

Selengkapnya
DAERAH

Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Apel dan Ikrar Bersama “Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan”

by Ijra Lubis on 42 views

Jelajahnegeriku.id,Medan-Jumat (08/05/2026) — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara melaksanakan Apel dan Ikrar Bersama “Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan” yang digelar di halaman Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumut, Yudi Suseno dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Kanwil Ditjenpas Sumut.

Pelaksanaan apel dan ikrar bersama ini merupakan bentuk komitmen nyata jajaran pemasyarakatan Sumatera Utara dalam memperkuat pengawasan serta mewujudkan lingkungan Lapas dan Rutan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan.

Dalam amanatnya, Yudi Suseno menegaskan agar seluruh jajaran benar-benar menanamkan dan mengimplementasikan ikrar yang telah dibacakan bersama sebagai bentuk sumpah dan janji moral dalam menjaga marwah institusi pemasyarakatan.

“Ikrar yang sudah kita bacakan tadi bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan sumpah dan janji bersama untuk menjaga institusi ini agar tetap bersih dan berintegritas. Saya berharap seluruh jajaran benar-benar menanamkan komitmen tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” tegas Yudi.

Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi praktik lodes maupun penipuan di dalam Lapas dan Rutan di wilayah Sumatera Utara. Menurutnya, siapapun yang terlibat akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa memandang status maupun jabatan.

“Tidak ada lagi yang namanya lodes ataupun penipuan di Lapas dan Rutan. Barang siapa yang terlibat akan ditindak sesuai hukum yang berlaku tanpa memandang bulu, baik itu narapidana maupun petugasnya. Ini adalah komitmen kita bersama dalam membersihkan pemasyarakatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa bersyukur atas amanah dan pekerjaan yang dimiliki saat ini serta menjauhi hal-hal yang dapat merusak masa depan pribadi maupun institusi.

“Syukuri apa yang sudah ada pada diri kita masing-masing saat ini. Jabatan, pekerjaan, dan kepercayaan yang diberikan adalah rezeki yang harus dijaga. InsyaAllah kalau kita syukuri dan jalani dengan baik, semuanya akan menjadi berkah,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran pemasyarakatan di Sumatera Utara semakin memperkuat integritas, profesionalisme, dan komitmen bersama dalam mendukung terciptanya sistem pemasyarakatan yang bersih, transparan, serta bebas dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan.(fi)

Selengkapnya
DAERAH

DPP KOMBAT Restorasi Indonesia: Iskandar, ST Tegaskan KOMBAT Siap Menjadi Kekuatan Sosial Nasional di HUT Ke-1

by Ijra Lubis on 56 views

Jelajahnegeriku.id,Medan-Ketua Umum DPP KOMBAT Restorasi Indonesia, Iskandar, ST, menegaskan komitmen organisasi untuk menjadi kekuatan sosial yang mandiri, solid, dan berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat dalam pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 KOMBAT.

Acara tersebut digelar di Markas KOMBAT, Jalan Sunggal No. 133, Medan, pada Selasa (5/5/2026), dan dihadiri oleh jajaran pengurus DPW, DPD, para pembina, serta ribuan kader dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Dalam pidatonya, Iskandar menyampaikan bahwa KOMBAT yang berdiri satu tahun lalu kini telah resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi kemasyarakatan yang sah. Ia juga mengungkapkan perkembangan signifikan organisasi dengan jumlah kader yang telah mendekati 15.000 orang.

“Kita menargetkan 50.000 kader pada akhir tahun ini dan dalam lima tahun ke depan mencapai 1 juta kader. Ini bukan hal mustahil jika kita tetap solid dan bekerja bersama,” ujar Iskandar.

Lebih lanjut, Iskandar menegaskan bahwa KOMBAT merupakan organisasi independen yang tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun. Menurutnya, KOMBAT hadir sebagai wadah seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

“KOMBAT bukan tempat mencari kekuasaan atau kekayaan. KOMBAT adalah wadah pengabdian. Kita harus menjadi organisasi yang memberi, bukan meminta,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti berbagai aksi sosial yang telah dilakukan KOMBAT, termasuk penyaluran bantuan bencana di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Aceh Tamiang. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa KOMBAT hadir untuk membantu masyarakat tanpa memandang latar belakang.

Iskandar juga menekankan pentingnya persatuan di internal organisasi. Ia menyatakan bahwa kekuatan utama KOMBAT terletak pada solidaritas antar kader.

“Jika satu kader terganggu, maka kita semua bergerak. Persatuan adalah kunci agar KOMBAT bisa tumbuh besar dan disegani,” katanya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa KOMBAT telah mulai mendapatkan perhatian dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga luar negeri, dengan adanya permintaan pembentukan kepengurusan di beberapa provinsi dan negara.

Menutup pidatonya, Iskandar menegaskan bahwa misi utama KOMBAT adalah membela tanah air melalui aksi nyata dan tanggung jawab sosial sebagai anak bangsa.

“Kita mulai dari lingkungan terdekat. Jika itu sudah baik, kita bergerak lebih luas. Kehadiran KOMBAT harus mampu meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-1 KOMBAT berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan optimisme, sekaligus menjadi momentum konsolidasi organisasi menuju langkah yang lebih besar di masa mendatang.
Dirgahayu KOMBAT ke-1.(hj)

Selengkapnya
BUDAYA

Rencana Voting Ketua Pasar Pajak Baru Tanjung Pura Picu Polemik dan Kekhawatiran Konflik

by Ijra Lubis on 1.45K views

Jelajahnegeriku.id,Langkat — Rencana pelaksanaan voting pemilihan Ketua Pengurus Pasar Tradisional (Pajak Baru) di Jalan Khairil Anwar Lingkungan XII, Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, menuai sorotan tajam. Kebijakan tersebut diduga tidak lepas dari kepentingan pihak tertentu yang berupaya mengambil alih pengelolaan pasar.

Selama ini, kondisi pasar diketahui relatif kondusif di bawah kepemimpinan Khairul Umri. Penataan pasar dinilai berjalan baik, menciptakan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
Namun, situasi tersebut kini terancam berubah. Beredarnya surat dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat memicu keresahan di kalangan pengurus dan pedagang. Surat itu disebut menjadi dasar rencana pergantian kepengurusan melalui mekanisme voting.

Sejumlah pihak menilai, mekanisme tersebut rawan disusupi kepentingan, termasuk dugaan praktik politik uang dan intervensi oknum pejabat. Jika hal ini benar terjadi, maka bukan tidak mungkin akan memicu konflik terbuka di tengah masyarakat pedagang.

“Pasar ini sudah berjalan baik. Kalau dipaksakan voting dengan kepentingan tertentu, bisa menimbulkan gejolak,” ujar Tengku Onny Rafizah Hafas selaku Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Adat (PMA) Tengku Machmoed Abdul Jalil Rahmat Syah-Sultan Langkat ke-3, Rabu (6/5/2026).

Selain itu, munculnya kandidat dari luar lingkungan pasar juga menjadi perhatian. Kehadiran pihak eksternal dikhawatirkan akan memicu resistensi dari masyarakat setempat yang selama ini menjadi bagian dari pengelolaan pasar.

Sebagai solusi, sejumlah pihak mendorong Pemerintah Kabupaten Langkat untuk tidak gegabah mengambil kebijakan. Pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Pasar atau Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar dinilai sebagai langkah yang lebih tepat untuk menciptakan sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

Jika tidak ditangani secara bijak, polemik ini dikhawatirkan akan berkembang menjadi konflik sosial yang merugikan banyak pihak, khususnya para pedagang kecil di Tanjung Pura.

Selengkapnya
DAERAH

Lapas Kelas I Medan Hadirkan Layanan Administrasi Kependudukan bagi 604 WBP, Wujud Nyata Pelayanan Prima HBP ke-62

by Ijra Lubis on 78 views

Jelajahnegeriku.id,Medan-INFO_PAS — Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan menghadirkan pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Senin (27/4). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemasyarakatan dalam memastikan terpenuhinya hak identitas hukum warga binaan sebagai warga negara.

Bertempat di Lapas Kelas I Medan, kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan serta petugas registrasi Lapas Kelas I Medan. Layanan yang diberikan meliputi verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), perekaman biometrik, serta pemadanan data kependudukan bagi WBP yang berdomisili di Kota Medan.

Sebanyak 604 WBP mengikuti kegiatan layanan administrasi kependudukan tersebut. Dari jumlah tersebut, 561 orang telah memiliki NIK dan pernah melakukan perekaman E-KTP, sementara 43 orang lainnya belum memiliki NIK atau belum melakukan perekaman E-KTP.

Melalui proses verifikasi yang dilakukan, tercatat 507 WBP memiliki NIK yang telah sesuai dan terverifikasi. Sementara itu, 54 WBP ditemukan memiliki ketidaksesuaian data kependudukan, sehingga dilakukan pemadanan ulang bersama Disdukcapil. Selain itu, dilakukan perekaman dan pemadanan data terhadap 79 WBP, yang terdiri dari 54 WBP dengan data NIK tidak sesuai serta 25 WBP yang belum melakukan perekaman E-KTP. Adapun 16 WBP lainnya masih dalam proses penelusuran karena data kependudukannya belum ditemukan dalam sistem.

Kepala Lapas Kelas I Medan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nyata tema nasional HBP ke-62, “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima”, sekaligus bentuk sinergi lintas instansi dalam mendukung program pembinaan warga binaan secara menyeluruh.

Pelayanan administrasi kependudukan memiliki peran penting dalam menunjang proses pembinaan, reintegrasi sosial, serta pemenuhan hak-hak sipil warga binaan, khususnya dalam akses layanan publik setelah kembali ke masyarakat.

Melalui momentum Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 ini, Lapas Kelas I Medan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait guna menghadirkan pemasyarakatan yang profesional, humanis, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Kegiatan selanjutnya akan dilakukan dokumentasi, evaluasi, serta monitoring sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan secara berkelanjutan.

Lapas Kelas I Medan berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang taat asas, taat aturan, serta mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang bersih, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(hj)

Selengkapnya
1 2 3 … 69
Page 1 of 69