close

Ijra Lubis

NEWS

JALAN PEMATANG CENGAL BERDEBU DAN RUSAK, DPRD LANGKAT JANJIKAN 1 KM ASPAL, EMP GEBANG TURUNKAN 200 TRUK SERTU

Jelajahnegeriku.id,Langkat — Aksi demonstrasi warga Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang menuntut perbaikan dan pengaspalan jalan akhirnya mendapat titik terang.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Langkat, disepakati pembangunan jalan melalui pengaspalan hotmix sepanjang 1 kilometer pada tahun ini. Sementara itu, EMP Gebang Limited menyatakan kesiapannya membantu penanganan kondisi jalan dan mengurangi dampak debu akibat aktivitas kendaraan proyek maupun milik masyarakat.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mengatasi persoalan jalan rusak sekaligus memperlancar mobilisasi kegiatan migas di wilayah Desa Bubun dan sekitarnya.

Permintaan pengaspalan jalan Pematang Cengal sebelumnya telah disampaikan masyarakat sejak 2025. Namun, pada tahun lalu, pengaspalan baru terealisasi sekitar 500 meter dari total ruas jalan yang belum diaspal sepanjang kurang lebih 3,5 kilometer.

RDP berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Langkat dan dipimpin langsung Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, SE, didampingi Wakil Pimpinan DPRD Langkat H. Ajai Ismail.

Turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Langkat Muhammad Rio, serta anggota Komisi IV H. Rahmanuddin Rangkuti, SH, MKn, Jul’Aidi Syam, ST, dan Muhammad Ilwa Herija, SH.

Dari unsur Pemerintah Kabupaten Langkat hadir Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Langkat Arie Ramadhany, S.IP., M.SP. Sementara dari pihak EMP Gebang Limited hadir Field Coordinator Ronny Lilipaly bersama rombongan.

Rapat tersebut juga dihadiri Kabag Ops Polres Langkat Kompol Firman Imanuel Perangin-angin, Camat Tanjung Pura Tengku Reza Aditya, S.STP., M.AP., Kepala Desa Pematang Cengal Arusman, serta sejumlah perwakilan masyarakat.

Anggaran Terbatas, DPRD Minta Porsi Pengaspalan Ditambah Dalam RDP, sempat terjadi perdebatan mengenai keterbatasan anggaran pembangunan jalan. Pihak Dinas PUPR Langkat menjelaskan bahwa dengan kondisi anggaran saat ini, pembangunan hotmix yang dapat ditampung minimal sepanjang 500 meter.

Namun, usulan tersebut dinilai masih jauh dari harapan masyarakat yang menginginkan ruas jalan tersebut segera diperbaiki secara menyeluruh.

Plt Kepala Dinas PUPR Langkat menjelaskan, keterbatasan anggaran berkaitan dengan kebijakan efisiensi. Selain itu, terdapat kekhawatiran jalan yang telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan akibat dilintasi kendaraan berat untuk kegiatan operasional migas.

Menurutnya, kendaraan dengan muatan berat berpotensi memberikan beban melebihi kelas jalan. Karena itu, pembangunan jalan direncanakan dilakukan secara bertahap.

Mendengar penjelasan tersebut, Wakil Pimpinan DPRD Langkat H. Ajai Ismail bersama Ketua Komisi IV meminta agar porsi pengaspalan dapat ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Persoalan kerusakan jalan akibat kendaraan berat, menurut mereka, dapat dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk EMP Gebang Limited.

# DPRD Janjikan 1 Kilometer Aspal

Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin kemudian menegaskan bahwa RDP tersebut harus menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat Pematang Cengal.

Ia menyatakan akan mengalokasikan pokok-pokok pikiran (pokir) untuk mendukung pembangunan jalan di Desa Pematang Cengal.

“Di sini kita membahas bagaimana jalan tersebut bisa diaspal. Untuk membantu masyarakat, pokir saya saya berikan ke Pematang Cengal. Jadi, di Desa Pematang Cengal tahun ini dibangun 1 kilometer aspal,” tegas Sribana.

Ia juga meminta dukungan EMP Gebang Limited agar pada tahun berikutnya dapat membantu pemerintah daerah dalam penanganan dan pengaspalan jalan, khususnya ruas jalan desa yang dilintasi kendaraan dalam kegiatan operasional migas.

EMP Gebang Siapkan 200 Truk Sertu
Menanggapi keluhan masyarakat terkait debu, Field Coordinator EMP Gebang Limited Ronny Lilipaly mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak aktivitas kendaraan proyek.

“Untuk mengatasi abu, kami sudah memerintahkan penyiraman jalan tiga kali sehari,” ujar Ronny.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah mengganti kontraktor penyiraman jalan karena dinilai tidak menjalankan kesepakatan dan aturan yang telah ditetapkan.

Selain penanganan debu, EMP Gebang Limited menyatakan akan membantu material untuk memperlancar akses transportasi masyarakat.

“Kami sepakati untuk memperlancar transportasi lalu lintas akan membantu 200 trek sertu,” kata Ronny.

Terkait permintaan pengaspalan dari Pemerintah Kabupaten Langkat, Ronny menjelaskan bahwa keputusan tersebut tetap harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan perusahaan.

“Kami punya atasan. Jadi, permohonan dari Pemerintah Kabupaten Langkat ini, jika kami diizinkan untuk mengaspal, maka jalan itu kami aspal,” ujarnya.

#Warga Minta Kesepakatan Direalisasikan

Sementara itu, sejumlah perwakilan masyarakat menegaskan bahwa kebutuhan pembangunan jalan di Pematang Cengal masih cukup panjang. Dari total ruas jalan yang belum tersentuh pengaspalan, masyarakat memperkirakan masih terdapat sekitar 3 kilometer yang membutuhkan perbaikan.

Warga berharap kesepakatan yang dihasilkan dalam RDP tidak berhenti sebatas janji, tetapi segera direalisasikan di lapangan.

Dengan adanya komitmen DPRD Langkat untuk membangun 1 kilometer jalan serta bantuan EMP Gebang berupa 200 truk sertu dan penyiraman jalan secara rutin, masyarakat berharap persoalan jalan rusak, debu, dan terganggunya aktivitas transportasi dapat segera teratasi.

Kesepakatan tersebut juga diharapkan menjadi solusi agar aktivitas masyarakat maupun mobilisasi kegiatan migas di wilayah Pematang Cengal dan Desa Bubun dapat berjalan aman, lancar, dan tidak lagi menimbulkan keresahan warga.(hj)

Selengkapnya
DAERAH

RUMAH SUNARDI DAN MISNO TERBAKAR, RICKY ANTHONY TURUN TANGAN BAWA BANTUAN

Jelajahnegeriku.id,Langkat – Rumah semi permanen milik Sunardi dan Misno terbakar Jum’at (7/8/2026) siang. Empati Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony pun tergugah. Tak hanya bahan pangan, politisi dari Partai NasDem yang akrab disapa RA ini, juga memberikan tali asih saat mengunjungi keluarga korban.

Awalnya, politisi muda tersebut mendapat informasi dari timnya yang ada di sana. Ia pun tergerak cepat untuk menyambangi kediaman Sunardi dan Misno Dusun di Swadaya, Desa Suka Mulia, Kecamatan Secanggan, Langkat, Sabtu (8/8/2026) siang.

Selain bahan pangan, RA juga menyerahkan langsung tali asih kepada para korban, di puing rumahnya yang terbakar. “Kita prihatin dengan musbah yang dialami pak Sunardi dan Misno. Kediaman mereka terbakar,” kata RA.

Bantuan yang diberikan RA, diharapkan bisa membantu meringankan beban korban beserta keluarganya. Rasa empati pimpinan DPRD Sumut pun tergugah, saat berada di lokasi musibah.

“Semoga apa yang kita berikan, dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari pak Sunardi dan pak Misno beserta keluarganya. Ini sebagai bentuk rasa empati kita kepada warga yang terkena musibah,” tuturnya.

Semangat RA unutk membantu warga yang membutuhkan, sesuai dengan semangat Partai NasDem. Dimana, kader partai politik ini, diharapkan untuk selalu memberi manfaat kepada masyarakat.

Sementara, Sunardi dan Misno sangat berterima kasih atas bantuan dan tali asih yang diberikan RA. Mereka mendo’akan, semoga Allah membalas kebaikan yang diberikan dengan keberkahan yang berlimpah.

“Terima kasih pak RA. Bantuan dan tali asih ini, sangat berarti bagi keluarga kami. Semoga Allah melimpahkan keberkahan yang melimpah ruah untuk pak RA. Hanya pak RA wakil rakyat yang terus peduli kepada warganya,” tutur Sunardi dan Misno. (hj)

Selengkapnya
NEWS

Mediasi Buntu, Warga Pematang Cengal Kembali Blokir Jalan Tuntut Pengaspalan Total

Jelajahnegeriku.id,Langkat – Seratusan warga Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kembali menggelar aksi pemblokiran jalan desa pada Kamis (6/8/2026). Aksi yang didominasi kaum perempuan itu dilakukan setelah mediasi antara warga, Pemerintah Kabupaten Langkat, DPRD Langkat, dan pihak perusahaan belum menghasilkan kesepakatan terkait tuntutan pengaspalan jalan.

Dalam mediasi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat, Arie Ramadhany, S.IP., M.SP., menyampaikan bahwa pemerintah berencana mengaspal ruas jalan menggunakan hotmix sepanjang minimal 500 meter pada tahun ini. Selanjutnya, pengaspalan akan dilanjutkan sepanjang sekitar 1 kilometer pada tahun depan.

Namun, usulan tersebut ditolak warga. Masyarakat tetap bersikeras agar seluruh ruas jalan protokol desa yang mengalami kerusakan berat diaspal sekaligus, karena jalan tersebut telah bertahun-tahun rusak tanpa perbaikan menyeluruh.

Pernyataan sejumlah anggota DPRD Langkat yang menyebutkan pengaspalan akan dilakukan secara bertahap hingga tahun depan juga mendapat penolakan. Warga meminta pembangunan direalisasikan pada tahun ini sesuai harapan masyarakat.

Karena mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, warga kembali mendirikan tenda di badan jalan dan melakukan aksi pemblokiran. Akibatnya, puluhan truk pengangkut material proyek migas milik EMP Gebang tidak dapat melintas.

Salah seorang warga, Haryati, mengatakan masyarakat sudah terlalu lama menunggu realisasi pembangunan jalan.

“Kami sudah capek makan abu. Sudah puluhan tahun jalan kami belum diaspal. Setiap hari kami menghirup debu dari truk-truk yang melintas,” ujarnya.

Warga mengeluhkan tingginya intensitas kendaraan pengangkut material galian C berupa pasir dan tanah yang melintas setiap hari. Menurut mereka, kondisi jalan yang belum diaspal menyebabkan debu beterbangan saat cuaca panas dan berubah menjadi kubangan lumpur ketika hujan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kesehatan, aktivitas, serta keselamatan masyarakat.

Masyarakat menegaskan aksi pemblokiran akan terus dilakukan hingga ada kepastian dan komitmen nyata dari pemerintah untuk mengaspal jalan yang menjadi akses utama desa. Warga juga menagih janji Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, yang sebelumnya disebut telah menjanjikan pengaspalan ruas jalan di Desa Pematang Cengal.

Sementara itu, Field Coordinator EMP Gebang Limited, Ronny Lilipaly, menjelaskan bahwa untuk mengurangi debu di sepanjang jalan, pihak perusahaan telah menginstruksikan penyiraman jalan sebanyak tiga kali setiap hari oleh kotraktor yang ditunjuk.

Pernyataan tersebut langsung disambut protes warga. Mereka menyebut penyiraman tidak dilakukan sesuai yang disampaikan, bahkan ada hari-hari tertentu tanpa penyiraman sama sekali.
Menanggapi keluhan tersebut, Ronny menegaskan akan mengevaluasi bahkan memutus kerja sama dengan pihak pelaksana apabila terbukti tidak menjalankan kewajibannya.

“Kalau memang penyiraman tidak dilakukan sesuai kontrak, saya akan pecat pelaksananya. Untuk penyiraman jalan di Pematang Cengal, perusahaan menganggarkan sekitar Rp10 juta setiap bulan,” tegas Ronny.

Dalam mediasi itu, pihak EMP Gebang juga menawarkan bantuan tambahan berupa sekitar 200 dump truck material sertu sebagai upaya memperbaiki kondisi jalan apabila pemerintah hanya mampu mengaspal sepanjang 500 meter. Namun, tawaran tersebut juga ditolak warga.

Mereka tetap meminta Pemerintah Kabupaten Langkat merealisasikan pengaspalan sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Langkat.
Usai mediasi dinyatakan buntu, warga memindahkan tenda dari halaman rumah ke badan jalan sebagai bentuk protes terhadap belum adanya kepastian pembangunan jalan. Mereka kemudian kembali menutup akses jalan sambil melantunkan selawat.

Sekitar pukul 17.14 WIB, personel Polres Langkat bersama Polsek Tanjung Pura menggeser tenda yang berada di badan jalan dan memindahkannya ke halaman rumah warga kembali agar arus lalu lintas dapat kembali dibuka. Kendaraan pengangkut material proyek migas kemudian diizinkan melintas.

Meski demikian, warga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan kembali melakukan aksi pemblokiran apabila belum ada keputusan yang memenuhi tuntutan mereka.

Mediasi tersebut turut dihadiri empat anggota DPRD Kabupaten Langkat, yakni Jul’Aidi Syam, Rahmat Rinaldi, SE, Muhammad Rio, dan Mahalli Hakim.
Hadir pula Kabag Ops Polres Langkat Kompol Firman Imanuel Perangin-angin, Kasi Humas Polres Langkat IPTU M. R. Siregar, Kapolsek Tanjung Pura beserta personel, serta Koramil 11/Tanjung Pura beserta anggota, yang melakukan pengamanan selama proses mediasi dan aksi berlangsung.

 

Selengkapnya
DAERAH

Jelajahmegeriku.id,Stabat – Meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun ini, Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony menggelar turnamen sepak takraw RA Cup I 2026. Kompetisi yang diikuti 22 tim dari berbagai daerag di Sumatera Utara ini, dimulai sejak Mingg (26/7/2026) kemarin di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Langkat.

Politisi yang akrab disapa RA ini berharap, agar kegiatan tersebut mampu membangkitkan semangat kebangsaan. Serta tim yang berkometisi saling menjunjung tinggi sportifitas dalam berkompetisi.

“Semoga kegiatan tersebut mampu menumbuhkan solidaritas dan semangat kebangsaan. Kami berharap, tim yang mengikuti turnamen ini juga menjunjung tinggi sportifitas dalam bertanding,” tutur RA, Rabu (5/8/2026) pagi.

Tak hanya itu, politisi dari Partai NasDem ini juga siap mendukung kegiatan-kegiatan positif masyarakat. Sehingga, generasi penerus bangsa tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tak diinginkan.

“Jika kegiatan-kegiatan positif terus digalakkan, maka generasi penerus bangsa ini diharapkan bisa terhindar dari hal negatif. Selamat bertanding bagi para peserta,” ujar RA.

Khairul Afan, Panitia Turnamen Sepak Takraw RA Cup I 2026 mengucapkan terima kasih kepada RA. Dimana, dengan dukungan dari RA, kompetisi tersebut bisa terlaksana dengan baik.

“Terima kasih kepada bapak Ricky Anthony. Atas dukungan beliau, turnamen Sepak Takraw RA Cup I 2026 ini bisa terlaksana dengan lancar,” terang Khairul.

Tak hanya tim dari seputaran Stabat, kompetisi tersebut juga diikuti oleh tim dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara. Seperti tim dari Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan dan lainnya, juga ikut bertarung dalam laga tersebut. (hj)

Selengkapnya
DAERAH

PMKRI Medan Dukung Keberanian Ricky Anthony Kritik Bobby Nasution: Sikap Arogan Tak Pantas Dipertontonkan

Jelajahnegeriku.id,SUMUT-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan angkat suara terkait walkout Gubenur Sumut saat sidang Paripurna DPRD Sumut berlangsung, Selasa (21/7/2026) lalu.

Sekjen PMKRI Cabang Medan, Bartolomeus AS Situmorang menyatakan dukungan atas keberanian Pimpinan DPRD Sumut, Ricky Anthony (RA) menyampaikan kritikan ke Gubernur Sumut Bobby Nasution.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung sikap Wakil DPRD Sumut dari Fraksi Partai Nasdem, Ricky Anthony, dia berani bersikap tegas mengkritik dari tindakan arogansi dari kepala daerah tersebut,” tegas AS Situmorang, Jumat (31/7/2026).

Pihaknya pun sangat menyayangkan tindakan dari seorang kepala daerah lebih memilih meninggalkan rapat sebelum resmi di tutup. PMKRI Cabang Medan menilai perilaku tersebut sikap arogan.

“Hari ini juga PMKRI hadir sebagai mitra kritis pemerintahan ingin menyampaikan rasa kekecewaan kami terhadap sikap arogansi sosok kepala daerah tersebut, seharusnya sebagai bagian dari salah satu pimpinan di pemerintahan, dia tidak selayaknya mempertontonkan hal tersebut kepada publik,” tandas AS Situmorang.

“Kami menilai tindakan dari kepala daerah tersebut sangat tidak mencerminkan etika kepemimpinan dan prinsip pemerintahan yang demokratis. Rapat paripurna merupakan forum resmi yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika, saling menghormati, serta semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif,” sambungnya.

Dirinya pun menyampaikan pernyataan sikap, bahwa seluruh kader PMKRI Cabang Medan terus mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, beretika, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum.

“Kami mengecam setiap tindakan yang tidak mencerminkan etika kepemimpinan serta bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis,” sebutnya.

Pihaknya turut mendorong seluruh penyelenggara pemerintahan agar senantiasa menjunjung tinggi etika, menaati tata tertib persidangan, serta menghormati fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan.

“Kami meminta kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan evaluasi secara objektif apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik, sehingga supremasi hukum, integritas penyelenggara negara, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat terus terjaga,” printahnya.

Sebagai organisasi berkomitmen terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, PMKRI akan terus mengawal proses tersebut secara objektif, kritis, dan konstruktif dengan mengedepankan fakta serta kepentingan masyarakat luas.(hj)

Selengkapnya
DAERAH

Advokat Melayu Bersatu Berdiri di Belakang Ricky Anthony Soal Sikap Bobby Nasution

Jelajahnegeriku.id,SUMUT –Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat Melayu Bersatu (DPP HAMBE) turut mendukung kritikan Pimpinan DPRD Sumut, Ricky Anthony terkait tindakan Gubernur Sumut Bobby Nasution meninggalkan (walk out) dari rapat paripurna DPRD Sumut sebelum selesai.

Dukungan itu disampaikan Ketua Umum HAMBE, Ariffani SH MH pada Sabtu (1/8/2026) ke awak media.

Arif menilai tindakan Gubernur Sumut tersebut bentuk arogansi seorang pemimpin. Terkait perdebatan mengenai kuorum yang disebut sebagai persoalan internal DPRD bukanlah alasan yang dapat dibenarkan untuk meninggalkan ruang sidang.

“Kami sepakat dengan pernyataan dan kritik yang disampaikan politisi Partai NasDem, Ricky Anthony, di sejumlah media. Sebagai seorang gubernur, seharusnya memberikan teladan serta menjunjung tinggi etika di hadapan masyarakat,” pungkas Arif.

HAMBE pun tegas meminta Bobby Nasution menghentikan sikap yang dinilai arogan tersebut untuk tidak terulang lagi ke depannya.

“Itu bukan bentuk kehati-hatian dalam menjaga legalitas proses pengambilan keputusan sesuai aturan yang berlaku, melainkan sikap yang kekanak-kanakan,” cetusnya.

“Di mana etikanya? Sepanjang yang kami ketahui, belum pernah ada gubernur yang meninggalkan forum saat kegiatan formal seperti ini sedang berlangsung,” tandas Arif.

Perlu diketahui, kritikan Ricky Anthony yang menilai tindakan walkout Bobby Nasution dari ruang sidang merupakan tindakan arogan adalah sikap dari Partai NasDem Sumut.(hj)

Selengkapnya
DAERAH

Jelajahnegeriku. id, Medan – Kritik dari NasDem yang disampaikan Ricky Anthony terkait sikap Gubernur Sumut Bobby Nasution, viral di media sosial (medsos). Politisi muda yang akrab disapa RA ini, hanya menyampaikan pandangan parpolnya terkait sikap Bobby walk out saat sidang paripurna berlangsung, Selasa (21/7/2026) kemarin.

Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar pun membenarkan pernyataan RA tersebut. Ia menyebutkan, jika kritikan itu merupakan sikap resmi dari NasDem Sumut yang ditujukan kepada Bobby Nasution.

“Pernyataan Wakil Ketua DPRD Ricky Anthony merupakan sikap resmi Partai NasDem Sumatera Utara. Kita juga menyayangkan sikap walk out saat paripurna. Karena, ini tidak menghargai legislatif. Padahal legislatif dan eksekutif merupakan lembaga yang setara,” tutur Iskandar, Rabu (29/7/2026) sore di Medan.

Diberitakan sebelumnya, ktindakan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution meninggalkan ruang (wal kout) Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (21/7/2206) kemarin, kini manjadi sorotan publik. Sikap Bobby ini, terkesan emosional dan arogan, sehingga sangat disayangkan berbagai eleman masyarakat.

Terkait persoalan tersebut, awak media kemudian meminta tanggapan Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony. Politisi dari Partai NasDem yang akrab disapa RA ini, juga sangat menyayangkan hal itu.

“Bagi NasDem tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan hal ini selain ‘arogan’. NasDem minta sikap seperti ini dihentikan. Ini merupakan sikap NasDem. Jika fraksi lain memilih diam atau perbandangan lain, tentu kita hormati,” tutur RA, Senin (27/7/2026) pagi.

Diinformasikan, berbagai elemen masyarakat sangat menyayangkan sikap Bobby yang walkout ‘tanpa pamit’. Meski, pada momen tersebut sidang paripurna masih berlangsung di DPRD Sumut.

Saat itu, mekanisme paripurna berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Hanya tinggal memasuki sesi terakhir, yaitu penandatanganan keputusan bersama. Namun ada salah satu anggota dewan yang mempertanyakan kuorum, sesaat sebelum Ketua DPRD Sumut mengambil keputusan.

Tentunya, semua pihak diberi hak untuk bicara dan tinggal menunggu semua hal yang ditanyakan anggota dijawab oleh pimpinan dewan. Namun alih-alih bersabar, Bobby malah keluar ruangan yang kemudian diikuti oleh semua OPD atas perintahnya.

Semestinya, tak ada alasan bagi gubernur untuk ‘ngambek’ dan meninggalkan ruangan. Karena, interupsi tersebut dari anggota ke pimpinan dewan. Sama sekali tidak ada menyinggung gubernur.

Sikap Bobby walkout saat sudah memasuki akhir tahapan, justru membuat paripurna tidak bisa dilanjutkan. Karena, semestinya gubernur tatap berada di sana untuk melakukan penandatanganan bersama. (hj)

Selengkapnya
1 2 3 4 5 75
Page 3 of 75