Jelajahnegeriku.id,Langkat — Ketua Komisi III DPRD Langkat, Drs. Pimanta Ginting, memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Baru (Pajak Baru) di Jalan Khairil Anwar, Lingkungan XII, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Senin (26/5/2025). Sidak ini bertujuan menindaklanjuti keluhan pedagang dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar.
Turut mendampingi dalam kegiatan ini, Kepala Disperindag Langkat, Kepala Dinas Perhubungan, perwakilan Bapenda, Satpol PP, serta Camat Tanjung Pura. Dari unsur legislatif, hadir Wakil Ketua Komisi III Edison Tarigan, S.Pt, Sekretaris Komisi III Rahmat Rinaldi, SE, M.Pd, dan anggota Ahmad Senang, SH, MH, serta Purwanto.
Sidak juga didampingi oleh Koordinator Himpunan Pedagang Pasar Baru, Khairul Umri, beserta sejumlah perwakilan pedagang. Mereka menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, terutama soal keberadaan pedagang liar yang berjualan di luar area pasar.
Drs. Pimanta Ginting menegaskan, keluhan pedagang resmi yang membayar retribusi menjadi perhatian utama. “Banyak pedagang berjualan di luar, bahkan di atas parit dan beram jalan. Ini membuat pasar terlihat semrawut dan pembeli enggan masuk ke dalam,” ujarnya.
Selain mengganggu estetika pasar, kondisi ini juga memicu kemacetan di Jalan Khairil Anwar yang merupakan jalur lintas provinsi. Akibatnya, aktivitas pasar tak berjalan optimal dan berdampak langsung pada PAD yang diterima pemerintah daerah.
Komisi III telah memberikan imbauan kepada pedagang yang menempati area luar pasar untuk segera kembali ke dalam. “Jika dalam tiga hari ke depan tidak ada perubahan, kami akan rekomendasikan penertiban oleh Satpol PP,” tegas Pimanta.
Pimanta juga menyoroti banyaknya kios dan meja los di dalam pasar yang tidak dimanfaatkan. Hal ini, menurutnya, berpotensi merugikan pemerintah dan mencerminkan kurangnya ketegasan dalam pengelolaan pasar.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III, Rahmat Rinaldi, menambahkan bahwa keteraturan pasar akan berdampak langsung pada peningkatan PAD. “Kalau pasar tertib, pedagang nyaman, dan pengelolaan berjalan baik, tentu PAD kita akan meningkat,” katanya.
Beberapa pedagang kepada awak media mengungkapkan bahwa kekacauan ini bermula dari dugaan pembiaran oleh pemerintah setempat. Pihak kecamatan dianggap membiarkan pedagang membangun lapak di luar pasar, sehingga menimbulkan kesemrawutan.
Komisi III DPRD Langkat menyatakan akan terus memantau perkembangan dan memastikan ada tindakan tegas untuk mengembalikan fungsi pasar sebagai ruang ekonomi yang tertib, nyaman, dan berkontribusi maksimal terhadap PAD daerah.(hj)
