close

Ijra Lubis

RAGAMNASIONAL

Gubernur Aceh Muzakir Manaf Akan Hapus Barcode di SPBU Seluruh Aceh

Jelajahnegeriku.id,Banda Aceh – Setiap pemimpin yang baru terpilih biasanya memiliki kebijakan yang membutuhkan waktu untuk diterapkan, baik dalam hitungan minggu, bulan, atau seratus hari kerja. Namun, hal berbeda ditunjukkan oleh Gubernur Aceh yang baru dilantik, Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualim.

Baru saja beberapa menit menjabat sebagai gubernur, Mualim langsung mengumumkan kebijakan mengejutkan. Dalam pidato perdananya, ia menyampaikan keputusan akan menghapus penggunaan barcode di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh.

Pernyataan ini segera menjadi perbincangan luas di berbagai media, baik media arus utama maupun media sosial seperti TikTok dan Instagram. Banyak warga Aceh menanggapi keputusan tersebut dengan beragam pendapat, terutama terkait dampaknya terhadap distribusi bahan bakar di daerah tersebut.

Saat ditanya oleh para wartawan usai pelantikannya pada 12 Februari, Mualim menegaskan komitmennya untuk mengambil kebijakan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Hari ini, mulai saya menjabat dan berkuasa, saya akan menghapus penggunaan barcode di seluruh SPBU di Aceh,” ujarnya tegas.

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari sumpah dan janji yang ia pegang teguh sebagai pemimpin. “Saya bersumpah dan berjanji ingin menyenangkan rakyat Aceh yang saya pimpin saat ini,” kata Mualim dalam wawancara singkatnya.

Keputusan ini langsung mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat Aceh sendiri. Putra, salah satu warga Aceh Tengah, menyatakan apresiasinya terhadap langkah cepat yang diambil oleh gubernur baru tersebut.

“Ini baru pemimpin! Baru beberapa menit dilantik sudah berani menentukan sikap dan membela rakyat agar dipermudah dalam kepentingan publik,” ujar Putra dengan penuh semangat.

Ia juga menambahkan bahwa selama ini masyarakat menantikan pemimpin yang berani mengambil keputusan tanpa berbelit-belit. “Satu kata dari saya: luar biasa! Ini pemimpin yang kami tunggu-tunggu di Bumi Serambi Mekah,” tutupnya.(hj)

Selengkapnya
DAERAH

Penasehat DWP Langkat Apresiasi Kreativitas Anggota dalam Pelatihan Hampers

Jelajahnegeriku.id,Langkat – Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Langkat, Ny. Hj. Uke Retno Faisal Hasrimy, mengapresiasi semangat dan kreativitas anggota DWP dalam meningkatkan produktivitas melalui pelatihan pembuatan hampers. Hal ini disampaikannya saat menghadiri pertemuan bulanan DWP Langkat yang berlangsung di Dinas Kearsipan & Perpustakaan Kabupaten Langkat, pada Selasa, 11 Februari 2025.

Kegiatan ini mengusung tema “Praktik Membuat Hampers/Parcel Guna Mendukung Produktivitas Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan”, bertujuan untuk membekali anggota DWP dengan keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha. Acara diawali dengan doa, dilanjutkan dengan menyanyikan Himne dan Mars DWP.

Ketua DWP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat, Ny. Erliana Romarlan Harahap, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Penasehat DWP Langkat, Ketua DWP Langkat, serta seluruh undangan yang hadir. Ia berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan dan kreativitas anggota DWP dalam menciptakan produk bernilai ekonomi.

Ketua DWP Kabupaten Langkat, Ny. Hj. Rina Amril Nasution, S.STP, M.AP, menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam meningkatkan produktivitas anggota DWP.

“Tema pertemuan kali ini sangat menarik dan relevan. Saya berharap ibu-ibu dapat berbagi pengalaman, mempererat silaturahmi, dan menghasilkan produk yang bernilai jual,” ujarnya.

Sementara itu, Penasehat DWP Langkat, Ny. Hj. Uke Retno Faisal Hasrimy, mengapresiasi peran aktif anggota DWP dalam berbagai kegiatan positif.

“Saya bangga berada di tengah ibu-ibu hebat yang selalu aktif. Harapan saya, melalui pertemuan ini kita semua semakin produktif dan terus berkarya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan pamit undur diri sebagai Penasehat DWP Langkat.

“Mungkin selama kebersamaan kita ada kata atau tindakan saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan berharap kita tetap menjalin komunikasi yang baik ke depannya,” tuturnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Narasumber Safreni Anisa, Wakil Ketua DWP beserta pengurus, serta Ketua Unit DWP Dinas, Badan, dan Kecamatan se-Kabupaten Langkat.(hj)

Selengkapnya
DAERAH

Musrenbang Kecamatan Secanggang, Pj. Bupati Langkat: Kita wujudkan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

Jelajahnegeriku.id,Langkat – Penjabat (Pj.) Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, menegaskan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Secanggang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Langkat Tahun 2026, yang digelar di Aula Kantor Camat Secanggang, pada Selasa (11/2/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat ini mengusung tema “Menjadikan Langkat yang Maju, Sehat, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan.” Tema ini mencerminkan visi pembangunan daerah yang menitikberatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga nilai religius dan keberlanjutan lingkungan.

Kepala Bappeda Kabupaten Langkat, Rina Wahyuni Marpaung, S.STP, M.AP, menjelaskan bahwa Musrenbang bertujuan untuk:

– Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

– Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.

– Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan.

– Memastikan program yang diusulkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimy menekankan bahwa tidak semua usulan dapat langsung diakomodasi dalam APBD, mengingat keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, setiap program yang diusulkan harus mempertimbangkan skala prioritas, agar pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

“Musrenbang adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat mewujudkan Langkat yang lebih maju dan sejahtera,” tegasnya.

Musrenbang ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan OPD Kabupaten Langkat, Forkopimcam, tokoh masyarakat, serta perwakilan desa dan kelurahan di Kecamatan Secanggang. Berbagai usulan pembangunan yang diajukan mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi masyarakat.

Diharapkan hasil Musrenbang ini menjadi dasar perencanaan yang lebih baik bagi Kabupaten Langkat di tahun 2026, sejalan dengan visi pembangunan daerah. Acara berlangsung dengan lancar, penuh antusiasme, dan optimisme dari para peserta yang berharap aspirasi mereka dapat terealisasi dalam program kerja pemerintah daerah mendatang.(hj)

Selengkapnya
DAERAH

Pj. Bupati Langkat Dorong Solusi Konkret dalam Musrenbang Kecamatan Tanjung Pura

Jelajahnegeriku.id,Langkat –Pj. Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, MAP, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tanjung Pura yang digelar di Aula Kantor Camat Tanjung Pura pada Selasa (11/2/2025). Musrenbang ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Faisal Hasrimy menegaskan bahwa persoalan banjir harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, baik dari tingkat desa hingga kabupaten, untuk berperan aktif dalam menyusun solusi yang berbasis data.

“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi forum penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Penanganan banjir di Tanjung Pura memerlukan langkah konkret, seperti perbaikan drainase, pengerukan sungai, dan koordinasi dengan pemerintah provinsi serta pusat,” ujar Faisal.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kondisi wilayah serta kebutuhan masyarakat agar dampaknya bisa dirasakan secara maksimal.

Camat Tanjung Pura dalam laporannya menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di wilayahnya berdampak luas terhadap sektor pertanian dan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan infrastruktur yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana ini.

“Kami berharap solusi yang dihasilkan dalam Musrenbang ini dapat segera diimplementasikan, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan akibat banjir,” ungkapnya.

Musrenbang ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Tanjung Pura. Para peserta aktif menyampaikan usulan terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta program sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Musrenbang ini, diharapkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Langkat, khususnya di Kecamatan Tanjung Pura, dapat lebih terarah dan menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam upaya penanganan banjir secara berkelanjutan.(hj)

Selengkapnya
DAERAHPOLITIK

Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh Lebih Cepat dari Provinsi Lain, Haji Uma: Bukti Pusat Hargai kekhusususan Aceh

Jelajahnegeriku.id,Banda Aceh – Pasangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025 – 2030 oleh Mendagri Tito Karnavian pada Rabu, 12 Februari 2025.

Pelantikan akan berlangsung dihadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 69 huruf c UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Sementara itu, 505 kepala daerah lainnya di Indonesia termasuk gubernur, bupati, dan wali kota hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik secara serentak 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapil Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos mengapresiasi keputusan Pemerintah pusat atas proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang lebih cepat dari daerah lain.

Menurut senator yang akrab disapa Haji Uma, hal itu menunjukan jika pemerintah pusat menghargai kekhususan Aceh yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

“Keputusan tersebut merupakan indikasi dan menunjukkan jika pemerintah pusat menghargai kekhususan Aceh sesuai yang diatur dalam Pasal 69 huruf c UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang berlaku lex specialist”, ujar Haji Uma.

Haji Uma melanjutkan, permohonan dari Mendagri yang disetujui Presiden terhadap proses pelantikan Mualem – Dek Fadh yang lebih cepat dan sesuai UU Pemerintah Aceh juga dapat menjadi modal positif bagi relasi Aceh – Jakarta kedepan dalam konteks pembangunan dan realisasi kekhususan Aceh kedepan di era Presiden Prabowo Subianto.

“Tentunya ini modal positif hubungan Aceh dengan Pemerintah Pusat di masa jabatan Mualem – Dek Fadh dalam konteks realisasi pembangunan dan kekhususan Aceh kedepannya”, pungkas Haji Uma.

Diakhir penyampaiannya Haji Uma juga menyampaikan jika keputusan Presiden dalam hal ini juga tidak terlepas dari upaya pendekatan yang dilakukan Mualem dan Dek Fadh dengan Pemerintah Pusat dalam upaya menjaga kekhususan Aceh.(Mauliddin)

Selengkapnya
DAERAH

Tiga Anggota DPRD Langkat Gelar Reses di Tanjung Pura

Jelajahnegeriku.id,Langkat — Tiga anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 melaksanakan Reses Masa Sidang I Tahun Anggaran 2025 di halaman Kantor Desa Pematang Cengal Barat, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Kamis (30/1/2025).

Reses gabungan ini dihadiri oleh Rahmad Rinaldi, SE, MPd, H. Arifuddin, dan Jul’ Aidi Syam, ST, yang berasal dari beberapa fraksi. Kegiatan ini juga dihadiri Camat Tanjung Pura Tengku Reza Aditya, S.IP, perwakilan dari Dinas Perkim dan Dinas Sosial, Kepala Desa Pematang Cengal Barat, Kepala Desa Kwala Serapuh, Kepala Desa Kwala Langkat, Babinsa setempat, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat undangan yang berhadir.

Setelah memberikan sambutan dan menjelaskan tujuan reses sebagai wadah untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Aspirasi Masyarakat
Berbagai aspirasi disampaikan oleh warga, di antaranya usulan pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, tanggul untuk melindungi pemukiman dan area pertanian, serta sarana pendukung lainnya.

Menurut Dermawan, Sekretaris Desa Pematang Cengal Barat sekaligus penggiat petani, desanya sangat membutuhkan pembangunan dan peninggian tanggul untuk melindungi sekitar 600-700 hektare lahan pertanian di wilayah tersebut. “Desa kami, Pematang Serai, dan Pulau Banyak juga memerlukan pembangunan tanggul, karena kami merupakan desa swasembada pangan untuk Kecamatan Tanjung Pura,” ujarnya. Selain itu, ia mengusulkan pembangunan jalan desa dengan paving block, penyediaan sarana air bersih, renovasi rumah tidak layak huni, serta bantuan sosial seperti PKH dan BPNT.

Bambang Irwanto, warga Desa Pematang Serai, menyampaikan permohonan pembangunan jalan paving block di Gang Sulawan, Dusun 4 Pematang Serai, serta bantuan pengembangan sektor wisata di desanya. Ia menyoroti potensi objek wisata lokal seperti Getek Geol dan makam sejarah Panglima Mangi. Selain itu, ia mengusulkan pembangunan jalan hotmix sepanjang 1 kilometer untuk menghubungkan Desa Teluk Bakung. Ia juga menyoroti kondisi Jembatan CV Amal atau Jembatan Teluk Bakung, yang materialnya mulai hilang dan sambungannya berlubang, sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan.

Warga Desa Pematang Cengal Barat lain nya juga mengusulkan bantuan untuk para nelayan, renovasi Puskesmas Pembantu (Pustu) yang bangunannya sudah rusak, serta perbaikan fasilitas MCK di Pustu tersebut.

Tanggapan Anggota DPRD Langkat
Menanggapi aspirasi yang disampaikan masyarakat, Rahmad Rinaldi, H. Arifuddin, dan Jul’ Aidi Syam sepakat untuk membawa seluruh usulan ini ke DPRD Langkat untuk dibahas lebih lanjut.

“Semua usulan bapak dan ibu sudah kami catat. Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar aspirasi ini bisa direalisasikan,” ujar mereka.

Reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan keluhannya secara langsung kepada para wakil rakyat. Diharapkan, berbagai usulan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura.(hj)

Selengkapnya
NASIONAL

Menteri Agus Sulap Nusakambangan Sebagai Pusat Ketahanan Pangan

Jelajahnegeriku.id-Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto optimis bisa menyulap Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah sebagai pusat ketahanan pangan nasional. Dengan lahan luas dan sumber daya manusia dari Warga Binaan, Nusakambangan dinilai bukan sekadar pulau otoritas pengasingan, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat produksi pangan yang strategis.

“Kami telah menggandeng berbagai pihak, termasuk PT PLN dan BRI, untuk mewujudkan visi besar ini,” ujar Agus saat meninjau langsung proyek tersebut bersama mitra kolaborasi di Nusakambangan, Rabu (5/2).

Saat ini, sekitar 115 hektare lahan Nusakambangan tengah dioptimalkan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sektor pertanian dan perkebunan ditargetkan menjadi lumbung padi dan jagung dengan lahan seluas 72 hektare.

Di sisi lain, 32 hektare lahan di tepi pantai belakang Lapas Pasir Putih akan dikembangkan sebagai tambak udang, termasuk budidaya udang vaname dan berbagai jenis ikan. Sementara itu, peternakan ditargetkan menghasilkan ribuan ayam petelur, kambing, dan ratusan ekor sapi.

“Kami ingin mewujudkan konsep sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Di satu sisi, kami membina Warga Binaan dengan pelatihan dan pemberdayaan. Di sisi lain, kami turut berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional sebagaimana ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto,” tegas Agus.

Tak hanya fokus pada produksi pangan, proyek ini juga mencakup pembangunan pabrik pupuk serta Balai Latihan Kerja (BLK) bagi Warga Binaan. Guna mendukung hal itu, PLN dan BRI ikut serta dalam pengembangan infrastruktur.

Menteri Agus bersama para stakeholder pun turut melakukan penebaran benih ikan dan peletakan batu pertama pembangunan BLK.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, dan Sekretaris PT PLN, Alois Wisnuhardana, menandatangani kerja sama pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Nusakambangan.

Selain PLN dan BRI, berbagai perusahaan seperti PT Agro, PT 69, dan PT Wilmar Padi Indonesia turut berkolaborasi dalam mewujudkan Nusakambangan sebagai pusat ketahanan pangan nasional. Dengan langkah besar ini, menjadikan Nusakambangan bukan sekadar pulau dengan keberadaan Lapas tempat penghukuman dengan berbagai tingkatan risiko terlengkap, tapi juga telah bertransformasi sebagai sumber kekuatan besar penyokong ketahanan nasional.(Alfi)

Selengkapnya
1 58 59 60 61 62 67
Page 60 of 67