close

DAERAH

DAERAH

Kakanwil Ditjenpas Sumut Temui Wakil Gubernur Sumut, Bahas Soal Kondisi Lapas Dan Rutan

by Ijra Lubis on 1.62K views

Jelajahnegeriku.id,MEDAN – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara, Yudi Suseno lakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya untuk membahas sejumlah kondisi Lapas dan Rutan di Sumut.

Pertemuan ini berlangsung di ruang Wakil Gubernur Sumut dengan didampingi beberapa pejabat lain seperti Kepala Biro Hukum Setdaprovsu, Aprilliah Siregar, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu, Ade Sofianita, Rabu (1/10/2025).

Dimana, dalam pertemuan yang dilakukan ini, Yudi Suseno menyampaikan secara langsung sejumlah permasalah terkait kondisi Lapas dan Rutan yang ada saat ini.

Selain itu, dirinya juga turut menyampaikan rencana pembangunan Unit Pelaksana Teknis (Upt) baru, yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Percontohan yang ada di Kabupaten Asahan dalam waktu dekat ini.

Pembangunan tersebut, rencananya akan direalisasikan di atas lahan seluar 10 hektar di Desa Pasar Lembu, Kecaatan Air Joman, Kabupaten Asahan.

Menanggapi hal it, Pemprov Sumut, melalui Wakil Gubernur, Surya pun menyambut baik rencana pembangunan Lapas Percontohan yang akan dilakukan.

“Seingat saya lahan itu akan dibuat lapas percontohan. Narapidana yang hanya tinggal hitungan bulan lagi mau bebas, akan ditempatkan di sana,” ujar Wagub Surya.

Surya menambahkan, saat dirinya menjabat sebagai Bupati Asahan, lahan tersebut ditanami dengan tanaman produktif. Karena itu, ia menyarankan agar pemanfaatan lahan untuk pembangunan Lapas sebaiknya disertai dengan surat resmi pemakaian lahan guna menghindari permasalahan di kemudian hari.

Dalam kesempatan tersebut, Surya juga menanyakan kondisi terkini Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan) di Sumut. Menanggapi hal itu, Kakanwil Ditjenpas Sumut Yudi Suseno menjelaskan bahwa sertifikat lahan untuk pembangunan Lapas baru sudah selesai dan telah dilakukan serah terima.

Kakanwil Ditjenpas Sumut ini pun juga menyampaikan, jumlah penghuni narapidana dan tahanan di Sumut saat ini sekitar 32 ribu orang. Pihaknya juga sudah memindahkan 100 narapidana kategori risiko tinggi kasus narkoba dari Lapas dan Rutan di Sumut ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

“Kasus narapidana yang terbanyak adalah kasus Narkoba. Sumut menjadi pintu masuk peredaran Narkoba. Pemindahan ke Lapas Nusakambangan diharapkan menjadi efek jera,” pungkasnya.

Namun begitupun, saat ini Kanwil Ditjenpas Sumut tengah berupaya untuk terus memperkuat berbagai program pembinaan di dalam Lapas dan Rutan.

“Kami terus melakukan berbagai upaya pembinaan, baik itu melalui pelatihan kerja, pendidikan maupun kegiata keagamaan. Semua itu bertujuan untuk dapat membekali warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik,” Pungkasnya.(fi)

Selengkapnya
DAERAH

NELAYAN LANGKAT MINTA PENERTIBAN PUKAT KATROL LEWAT MEDIASI DI DINAS PERIKANAN

by Ijra Lubis on 718 views

Jelajahnegeriku.id,Langkat – Masyarakat nelayan Kabupaten Langkat menggelar mediasi di Kantor Dinas Perikanan Langkat untuk membahas persoalan penggunaan alat tangkap hela berkantong atau pukat katrol. Mediasi ini turut dihadiri perwakilan Dinas Perikanan Langkat, HNSI Langkat yang diwakili Ahmad bersama sekretaris, serta Kasat Pol Airud Polres Langkat yang mewakili Kapolres Langkat.

Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan keluhan mereka terkait maraknya aktivitas pukat katrol di wilayah tangkap nelayan tradisional yang beroperasi di luar jalur yang di tentukan undang-undang kementerian perikanan kelautan. Menurut mereka penggunaan alat tangkap ini jelas melanggar regulasi Undang-Undang Perikanan dan Kelautan serta merugikan nelayan kecil yang bergantung pada hasil tangkapan tradisional.

Ketua HNSI Langkat, Ahmad, menegaskan pihaknya mendukung penuh aspirasi para nelayan. Ia menyebut praktik penangkapan dengan pukat katrol tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak kelestarian ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan.

Lanjutnya lagi, dirinya apresiasi kepada masyarakat nelayan yang memilih jalur mediasi dalam menyuarakan aspirasinya. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan pengawasan pelanggaran penggunaan alat tangkap terlarang di wilayah perairan Langkat bersama masyarakat, “Ujar Ahmad.

Masyarakat nelayan pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Langkat melalui perwakilan Kasat Pol Airud atas perhatian dan dukungannya dalam persoalan ini. Mereka berharap hasil mediasi dapat membawa solusi nyata sehingga keberlangsungan hidup nelayan tradisional dapat terjamin.(hj)

Selengkapnya
DAERAH

Gubsu Launching UHC Prioritas, Bung RA: Warga Sumut Berobat Cukup dengan KTP

by Ijra Lubis on 729 views

Jelajahnegeriku.id,DELISERDANG –Gubernur Sumut Bobby Nasution resmi launching program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Senin (29/9/2025).

Bobby pun meminta kepala daerah se-Sumut memastikan fasilitas kesehatan (Faskes) tidak ada lagi menolak pasien karena alasan kamar penuh.

“Nggak ada alasan penuh, kalau kelas tiga dibilang penuh bisa naik ke kelas dua, tanpa tambahan biaya, biar tak ada alasan kepada pasien kamar penuh, atau kalau perlu Pak Bupati dan Walikota dicek rumah sakitnya, kalau kelas duanya penuh naik kelas satu, jadi nggak ada alasan rumah sakit (penuh),” pesannya.

Ia juga meminta setiap pihak untuk memaknai UHC bukan sekadar memfasilitasi administrasi masyarakat yang berobat saja. Menurutnya UHC harus dimaknai dengan melayani pasien sampai sembuh.

“Semua yang datang bisa sembuh, sehat dan dilayani, jangan nunggu lama-lama di IGD, ketika kamar penuh disuruh pulang, berarti UHC hanya mengcover rumah sakit tanpa bisa dilayani dengan baik,” ujar Bobby.

Bahkan melalui program UHC prioritas, ungkap Bobby, masyarakat Sumut bisa berobat di mana saja. Dicontohkan, ketika ada seseorang di Langkat, yang ingin berobat tapi rumah sakit penuh, maka ia bisa berobat ke daerah tetangga dengan menggunakan KTP Sumut.

“Kalau ada anak kuliah di Yogya, Bandung, kalau sakit di daerah tempatnya kuliah, Ia bisa berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS (Kesehatan),” kata Bobby.

Saat ini angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sumut sudah mencapai 100,2 % dengan keaktifan peserta sekitar 80,2 %. Sehingga Sumut telah mencapai UHC Prioritas. Angka tersebut berhasil diraih dua tahun lebih cepat dari yang direncanakan.

Pimpinan DPRD Sumut, Ricky Anthony (Bung RA) memberikan apresiasi atas capaian Pemprov Sumut dan jajaran serta seluruh Pemerintah Daerah yang berhasil memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Sumut.

“Alhamdulillah kini program UHC telah diresmikan Bang Bobby, Gubernur Sumut. Artinya seluruh masyarakat ber-KTP Sumut bisa berobat gratis dimana pun meski tidak miliki BPJS Kesehatan,” ujar Bung RA.

“Langkah ini menunjukkan upaya maksimal untuk memberikan pelayanan kesehatan merata bagi masyarakat, hal ini sesuai amanat undang-undang,” tambahnya.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan, Sumut menjadi salah satu provinsi yang menjadi UHC dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

“Dilihat dari pencapaian yang dicapai Sumut, pencapaiannya menggembirakan, maka kami apresiasi Pak Gub serta jajaran, DPRD serta seluruh Pemkab dan Pemko,” kata David.

Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah di Sumut yang mengcover 3,4 juta masyarakat Sumut untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Menurutnya, hal ini capaian yang besar.

“Artinya lebih 20% penduduk Sumut ditanggung gotong royong antara provinsi dan kabupaten/kota,” kata David.(hj)

Selengkapnya
DAERAH

Sehari Usai Dilantik, Kasubsi Bimkemaswat Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi Langsung Cek Kondisi Fasilitas Lapas

by Ijra Lubis on 1.68K views

Jelajahnegeriku.id,BAGANSIAPIAPI – Sehari usai di lantik, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Bimkemaswat Lapas Klas IIA Bagansiapiapi, Islam Pryangono, langsung lakukan pengecekan dapur Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di hari pertama masuk kerja.

Tidak hanya itu saja, Islam juga turut melakukan pengecekan sejumlah fasilitas warga binaan yang ada di dalam lapas seperti Masjid dan Klinik dengan ditemani Kepala Seksi (Kasi) Binadik, Dasrial, Selasa (30/9/2025) pagi.

“Ini hari pertama saya bertugas di Lapas Bagansiapiapi. Dimana, di hari pertama ini saya langsung melakukan pengecekan sejumlah fasilitas yang ada di dalam lapas,” Ujarnya.

Sambungnya, selain melakukan pengecekan sejumlah fasilitas lapas, sesuai perintah Kepala Lapas (Kalapas) Asih Widodo, dirinya juga turut memberikan pengarahan secara langsung kepada warga binaan serta staf yang ada di Bimkemaswat.

“Sesuai arahan kalapas, hari ini saa juga memberikan arahan secara langsung kepada warga binaan dan staff yang ada di bidang Bimkemaswat,” Katanya.

Dengan dilakukannya sejumlah kegiatan ini, Islam pun berharap seluruh warga binaan maupun staff yang ada, dapat membatunya dalam berkegiatan selama menjabat di lapas Bagansiapiapi.

“Saya harap seluruh warga binaan maupun staf di Bimkemaswat ini dapat membantu saya dalam bekerja. Dengan terjalinnya kerja sama yang baik, maka kedepannya seluruh pekerjaan dalam melayani warga binaan dapat berjalan dengan baik,” Pungkasnya.(fi)

Selengkapnya
DAERAH

Lantik 42 Pejabat, Kakanwil Ditjenpas Sumut Ingatkan Untuk Tidak Menjadi Virus

by Ijra Lubis on 748 views

Jelajahnegeriku.id,MEDAN – Lantik 42 Pejabat di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rutan dan Lapas di Sumut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Sumut ingatkan untuk tidak menjadi virus di tempat yang baru.

Hal ini diungkapkan Yudi Suseno, Kakanwil Ditjenpas Sumut dalam pidatonya usai melantik sebanyak 42 Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di Kantor Wilayah Ditjenpan Sumut, Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Selasa (30/9/2025).

“Terkhususnya yang di lantik hari ini, harus bisa memberikan warna yang positif. Bukan malah keberadaan anda di tempat yang baru memberikan atau menambah warna yang negatif,” Ujar kakanwil Ditjenpas Sumut.

Selain itu, Yudi Suseno juga turut menekankan para pejabat yang baru dilantik ini, agar tidak bermain-main dengan jabatan yang di emban sekaligus tidak menyalah gunakan wewenang jabatan seperti memfasilitasi warga binaan di masing-masing UPT dengan hal yang negatif.

“Jangan pernah gunakan jabatan anda untuk memfasilitasi warga binaan untuk hal yang menyalahi aturan. Mereka yang bersenang-senang, kita yang dapat getah nya. Mereka yang mungkin dari sisi pendapatan fantastis, kita yang akhirnya menerima akibanya,” Tegasnya.

Adapun sejumlah pejabat yang dilantik pada hari ini, ialah merupakan pejabat mulai dari eselon IIIa, IIIb, IVa, IVb serta eselon V.

Dimana, salah satunya yang di lantik secara langsung oleh Kakanwil Ditjenpas Sumut ialah K.A Rutan Kelas IIB Rutan Tanjung Pura, Fransisko Pandia, yang sebelumnya menjabat Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat.

Refin Tua Simanullang, Sebagai K.A Lapas Klas IIB Tanjung Balai, dan Rinaldo Adeta Noah Tarigan sebagai KPLP Lapas Kelas I Medan, serta Loviga Virdinanta Sembiring sebaga K.A Rutan Kelas IIB Sidikalang.

Sementara itu diakhir arahannya, Kakanwil Ditjenpas Sumut juga turut menegaskan jika pelantikan bukanlah sekedar seremonial. Tetapi, merupakan momentum penting untuk memperkuat kinerja Organisasi.

“Jabatan ini adalah kepercayaan dari Negara dan Organisasi. Pegang teguh sumpah yang telah di ucapkan, jadila teladan dan jalani tugas denga penuh tanggung jawab,” Pungkasnya.(fi)

Selengkapnya
DAERAH

Syah Afandin Tegaskan Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Banjir Bandang Bahorok

by Ijra Lubis on 752 views

Jelajahnegeriku.id,Langkat -Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengikuti rapat koordinasi kesiapan menghadapi potensi banjir bandang akibat bencana hidrometeorologi basah, Jumat (26/9/2025) sore. Rapat yang dipimpin langsung Kepala BMKG Indonesia Dwikorita Karnawati tersebut digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Aula Kantor Camat Bahorok.

Rapat ini membahas langkah deteksi dini dan pencegahan banjir bandang, khususnya di Bahorok yang memiliki riwayat bencana serupa. BMKG menekankan pentingnya pengawasan aliran sungai, mengingat musim penghujan diprediksi terjadi intens pada November–Desember 2025.

Dalam paparannya, Dwikorita menjelaskan penyebab utama potensi banjir bandang di Bahorok. Puluhan longsor kecil di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) akibat gempa skala ringan menyebabkan penyumbatan sungai kecil oleh kayu dan lumpur. Jika curah hujan tinggi, aliran sungai tersebut berpotensi meluap dan menghantam sungai besar.

“Koordinasi pengecekan aliran sungai di hulu harus segera dilakukan. Jika ada tumpukan longsor, lakukan evakuasi awal. Selain itu, masyarakat perlu mendapat peringatan dini setiap hari, baik dari sistem nasional maupun kearifan lokal,” tegas Dwikorita.

Menanggapi hal itu, Bupati Langkat H. Syah Afandin menegaskan rapat koordinasi ini sangat penting bagi daerahnya. Ia mengingatkan, Bahorok sudah dua kali mengalami banjir bandang besar, yakni pada 2003 dan 2023.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Kepala BMKG yang memberikan perhatian penuh. Ini momentum penting karena Langkat sedang memasuki musim hujan dengan risiko tinggi. Mari bersama berkolaborasi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ucap Syah Afandin.

Syah Afandin juga memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemkab Langkat dalam kesiapsiagaan bencana. Di antaranya membentuk pos pengaduan kejadian bencana, menyiapkan kajian risiko bencana 2024–2029 untuk memetakan daerah rawan, serta merencanakan gladi simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran hutan.

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution memastikan pemerintah provinsi siap melaksanakan arahan BMKG. Ia menyebut pihaknya telah menerbitkan surat edaran tentang deteksi dini bencana dan siap bergerak bersama Pemkab Langkat.

“Pemerintah provinsi bersama Pemkab Langkat akan berkoordinasi untuk pencegahan banjir bandang. Masyarakat juga kami ajak aktif menjaga keselamatan dengan memahami ciri-ciri awal bencana,” kata Bobby.

Rapat koordinasi tersebut diikuti jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Wakil Bupati Langkat, Sekda Langkat, Forkopimda Kabupaten Langkat, serta Forkopimda Kecamatan Bahorok.

Selengkapnya
DAERAH

Syah Afandin Dukung Ombudsman RI Wujudkan Desa Anti Maladministrasi di Langkat

by Ijra Lubis on 737 views

Jelajahnegeriku.id,Langkat -Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menerima audiensi dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) di ruang kerjanya, Kantor Bupati Langkat, Rabu (24/9/2025).

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Anggota Ombudsman RI, Danan S. Suharmawijaya, didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara Hardensi, Kepala Keasistenan IV Budhi Masthuri, serta jajaran Ombudsman Sumut.

Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus kunjungan kerja untuk membahas kajian Permendagri No. 2 Tahun 2017 dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa Anti Maladministrasi. Selain itu, Ombudsman juga mendalami implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Dalam kesempatan itu, tim Ombudsman menggali informasi serta masukan dari Pemkab Langkat untuk menginisiasi deklarasi Desa Anti Maladministrasi.

Bupati Langkat H. Syah Afandin menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan dukungannya.
“Pemkab Langkat siap berkolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari praktik maladministrasi. Kami mendukung penuh inisiasi deklarasi Desa Anti Maladministrasi sebagai langkah preventif sekaligus edukatif bagi perangkat desa, serta penguatan pelaksanaan program MBG,” ujar Bupati.

Anggota Ombudsman RI, Danan S. Suharmawijaya, memberikan apresiasi atas keterbukaan dan komitmen Pemkab Langkat.
“Langkat merupakan daerah yang strategis untuk mendorong pelayanan publik berkualitas hingga ke tingkat desa. Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi model percontohan yang bisa direplikasi di daerah lain,” ungkapnya.

Audiensi turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Musti SE, Kadis PMD, Kadis Sosial, Kadis PMP2TSP, Kadis Dukcapil, Kadis Kesehatan, Kabag Organisasi, Kabag Pemerintahan, serta Camat Stabat.

Pertemuan berlangsung hangat dan ditutup dengan kesepahaman untuk memperkuat koordinasi antara Pemkab Langkat dan Ombudsman RI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas maladministrasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik

Selengkapnya
1 … 8 9 10 11 12 … 45
Page 10 of 45