close

DAERAH

DAERAH

PMKRI Medan Dukung Keberanian Ricky Anthony Kritik Bobby Nasution: Sikap Arogan Tak Pantas Dipertontonkan

by Ijra Lubis on 209 views

Jelajahnegeriku.id,SUMUT-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan angkat suara terkait walkout Gubenur Sumut saat sidang Paripurna DPRD Sumut berlangsung, Selasa (21/7/2026) lalu.

Sekjen PMKRI Cabang Medan, Bartolomeus AS Situmorang menyatakan dukungan atas keberanian Pimpinan DPRD Sumut, Ricky Anthony (RA) menyampaikan kritikan ke Gubernur Sumut Bobby Nasution.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung sikap Wakil DPRD Sumut dari Fraksi Partai Nasdem, Ricky Anthony, dia berani bersikap tegas mengkritik dari tindakan arogansi dari kepala daerah tersebut,” tegas AS Situmorang, Jumat (31/7/2026).

Pihaknya pun sangat menyayangkan tindakan dari seorang kepala daerah lebih memilih meninggalkan rapat sebelum resmi di tutup. PMKRI Cabang Medan menilai perilaku tersebut sikap arogan.

“Hari ini juga PMKRI hadir sebagai mitra kritis pemerintahan ingin menyampaikan rasa kekecewaan kami terhadap sikap arogansi sosok kepala daerah tersebut, seharusnya sebagai bagian dari salah satu pimpinan di pemerintahan, dia tidak selayaknya mempertontonkan hal tersebut kepada publik,” tandas AS Situmorang.

“Kami menilai tindakan dari kepala daerah tersebut sangat tidak mencerminkan etika kepemimpinan dan prinsip pemerintahan yang demokratis. Rapat paripurna merupakan forum resmi yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika, saling menghormati, serta semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif,” sambungnya.

Dirinya pun menyampaikan pernyataan sikap, bahwa seluruh kader PMKRI Cabang Medan terus mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, beretika, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum.

“Kami mengecam setiap tindakan yang tidak mencerminkan etika kepemimpinan serta bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis,” sebutnya.

Pihaknya turut mendorong seluruh penyelenggara pemerintahan agar senantiasa menjunjung tinggi etika, menaati tata tertib persidangan, serta menghormati fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan.

“Kami meminta kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan evaluasi secara objektif apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik, sehingga supremasi hukum, integritas penyelenggara negara, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat terus terjaga,” printahnya.

Sebagai organisasi berkomitmen terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, PMKRI akan terus mengawal proses tersebut secara objektif, kritis, dan konstruktif dengan mengedepankan fakta serta kepentingan masyarakat luas.(hj)

Selengkapnya
DAERAH

Advokat Melayu Bersatu Berdiri di Belakang Ricky Anthony Soal Sikap Bobby Nasution

by Ijra Lubis on 209 views

Jelajahnegeriku.id,SUMUT –Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat Melayu Bersatu (DPP HAMBE) turut mendukung kritikan Pimpinan DPRD Sumut, Ricky Anthony terkait tindakan Gubernur Sumut Bobby Nasution meninggalkan (walk out) dari rapat paripurna DPRD Sumut sebelum selesai.

Dukungan itu disampaikan Ketua Umum HAMBE, Ariffani SH MH pada Sabtu (1/8/2026) ke awak media.

Arif menilai tindakan Gubernur Sumut tersebut bentuk arogansi seorang pemimpin. Terkait perdebatan mengenai kuorum yang disebut sebagai persoalan internal DPRD bukanlah alasan yang dapat dibenarkan untuk meninggalkan ruang sidang.

“Kami sepakat dengan pernyataan dan kritik yang disampaikan politisi Partai NasDem, Ricky Anthony, di sejumlah media. Sebagai seorang gubernur, seharusnya memberikan teladan serta menjunjung tinggi etika di hadapan masyarakat,” pungkas Arif.

HAMBE pun tegas meminta Bobby Nasution menghentikan sikap yang dinilai arogan tersebut untuk tidak terulang lagi ke depannya.

“Itu bukan bentuk kehati-hatian dalam menjaga legalitas proses pengambilan keputusan sesuai aturan yang berlaku, melainkan sikap yang kekanak-kanakan,” cetusnya.

“Di mana etikanya? Sepanjang yang kami ketahui, belum pernah ada gubernur yang meninggalkan forum saat kegiatan formal seperti ini sedang berlangsung,” tandas Arif.

Perlu diketahui, kritikan Ricky Anthony yang menilai tindakan walkout Bobby Nasution dari ruang sidang merupakan tindakan arogan adalah sikap dari Partai NasDem Sumut.(hj)

Selengkapnya
DAERAH

by Ijra Lubis on 224 views

Jelajahnegeriku. id, Medan – Kritik dari NasDem yang disampaikan Ricky Anthony terkait sikap Gubernur Sumut Bobby Nasution, viral di media sosial (medsos). Politisi muda yang akrab disapa RA ini, hanya menyampaikan pandangan parpolnya terkait sikap Bobby walk out saat sidang paripurna berlangsung, Selasa (21/7/2026) kemarin.

Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar pun membenarkan pernyataan RA tersebut. Ia menyebutkan, jika kritikan itu merupakan sikap resmi dari NasDem Sumut yang ditujukan kepada Bobby Nasution.

“Pernyataan Wakil Ketua DPRD Ricky Anthony merupakan sikap resmi Partai NasDem Sumatera Utara. Kita juga menyayangkan sikap walk out saat paripurna. Karena, ini tidak menghargai legislatif. Padahal legislatif dan eksekutif merupakan lembaga yang setara,” tutur Iskandar, Rabu (29/7/2026) sore di Medan.

Diberitakan sebelumnya, ktindakan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution meninggalkan ruang (wal kout) Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (21/7/2206) kemarin, kini manjadi sorotan publik. Sikap Bobby ini, terkesan emosional dan arogan, sehingga sangat disayangkan berbagai eleman masyarakat.

Terkait persoalan tersebut, awak media kemudian meminta tanggapan Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony. Politisi dari Partai NasDem yang akrab disapa RA ini, juga sangat menyayangkan hal itu.

“Bagi NasDem tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan hal ini selain ‘arogan’. NasDem minta sikap seperti ini dihentikan. Ini merupakan sikap NasDem. Jika fraksi lain memilih diam atau perbandangan lain, tentu kita hormati,” tutur RA, Senin (27/7/2026) pagi.

Diinformasikan, berbagai elemen masyarakat sangat menyayangkan sikap Bobby yang walkout ‘tanpa pamit’. Meski, pada momen tersebut sidang paripurna masih berlangsung di DPRD Sumut.

Saat itu, mekanisme paripurna berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Hanya tinggal memasuki sesi terakhir, yaitu penandatanganan keputusan bersama. Namun ada salah satu anggota dewan yang mempertanyakan kuorum, sesaat sebelum Ketua DPRD Sumut mengambil keputusan.

Tentunya, semua pihak diberi hak untuk bicara dan tinggal menunggu semua hal yang ditanyakan anggota dijawab oleh pimpinan dewan. Namun alih-alih bersabar, Bobby malah keluar ruangan yang kemudian diikuti oleh semua OPD atas perintahnya.

Semestinya, tak ada alasan bagi gubernur untuk ‘ngambek’ dan meninggalkan ruangan. Karena, interupsi tersebut dari anggota ke pimpinan dewan. Sama sekali tidak ada menyinggung gubernur.

Sikap Bobby walkout saat sudah memasuki akhir tahapan, justru membuat paripurna tidak bisa dilanjutkan. Karena, semestinya gubernur tatap berada di sana untuk melakukan penandatanganan bersama. (hj)

Selengkapnya
DAERAH

APMPEMUS Apresiasi Ketegasan Ricky Antony, Tegaskan Paripurna Harus Menjunjung Etika dan Moral

by Ijra Lubis on 980 views

Jelajahnegeriku. id, Medan-Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Memajukan Sumatera Utara (APMPEMUS) menyampaikan apresiasi terhadap sikap tegas pimpinan DPRD Sumatera Utara, Ricky Antony, yang menyoroti perilaku gubernur dalam forum sidang paripurna.

Ketua Umum APMPEMUS, Iqbal, S.H., menegaskan bahwa pernyataan Ricky Antony yang menilai adanya sikap arogansi bukanlah bentuk serangan personal, melainkan bagian dari fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif.

“Forum paripurna adalah ruang resmi negara yang memiliki nilai etik, moral, dan konstitusional. Setiap pejabat publik, termasuk gubernur, wajib menghormati forum tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat,” tegas Iqbal.

Menurut APMPEMUS, apabila benar terjadi tindakan yang menunjukkan ketidakhormatan terhadap jalannya sidang paripurna, maka hal tersebut patut dikritisi secara terbuka sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi.

Lebih lanjut, APMPEMUS menilai bahwa sikap meninggalkan forum resmi tanpa alasan yang jelas dapat dipersepsikan sebagai bentuk pengabaian terhadap lembaga legislatif, yang secara konstitusional memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Penilaian mengenai arogansi tidak lahir dari ruang kosong, tetapi dari sikap dan tindakan yang terlihat di ruang publik. Ketika etika dan tata tertib tidak dijunjung, maka kritik menjadi sesuatu yang sah dan perlu disampaikan,” lanjutnya.

APMPEMUS juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan Ricky Antony harus ditempatkan sebagai upaya menjaga marwah DPRD Sumatera Utara, bukan dipelintir menjadi narasi yang menyerang pribadi atau memecah ruang publik.

Dalam perspektif nalar hukum, setiap pejabat publik memiliki kewajiban untuk menjaga sikap, etika jabatan, serta menghormati mekanisme kelembagaan. Ketika hal tersebut diabaikan, maka kritik yang disampaikan secara terbuka merupakan bagian dari kontrol demokrasi yang sah.

“Ketegasan Ricky Antony justru menunjukkan bahwa fungsi pengawasan berjalan. Ini adalah bentuk keberanian dalam menjaga keseimbangan antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan masyarakat Sumatera Utara,” ujar Iqbal.

APMPEMUS mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat persoalan ini secara objektif, tidak terjebak dalam opini yang dibangun secara sepihak, serta tetap mengedepankan etika dan nalar hukum dalam menyikapi dinamika politik daerah.

Di akhir pernyataannya, APMPEMUS menegaskan bahwa penghormatan terhadap forum paripurna bukan hanya soal prosedur, tetapi menyangkut integritas, moralitas, dan komitmen terhadap amanah rakyat.

“Siapapun pejabatnya, etika dan moral dalam ruang sidang harus dijunjung tinggi. Kritik Ricky Antony adalah bentuk pengingat bahwa tidak ada jabatan yang kebal dari pengawasan,” tutup Iqbal, S.H.(hj)

Selengkapnya
DAERAH

Senat Mahasiswa Unimed Dukung Ricky Anthony Jaga Marwah dan Fungsi DPRD Sumut

by Ijra Lubis on 226 views

Jelajahnegeriku.id,MEDAN — Senahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPRD Sumatera Utara sebagai lembaga representasi rakyat. Dukungan tersebut disampaikan di tengah dinamika politik yang terjadi dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang menjadi perhatian publik.

Senat Mahasiswa Unimed menilai bahwa perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Dukungan tersebut disampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Ricky Anthony agar tetap menjalankan fungsi kelembagaan DPRD secara profesional dan sesuai dengan mandat konstitusi.

Kepala Bidang Advokasi Senat Mahasiswa Unimed, Adetiyo, mengatakan bahwa dinamika dalam persidangan DPRD merupakan sesuatu yang biasa dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, interupsi, perbedaan pendapat, maupun penyampaian kritik merupakan bagian dari mekanisme persidangan yang harus dihormati.

“Dalam lembaga legislatif, dinamika persidangan seperti interupsi, perbedaan pandangan, dan penyampaian aspirasi merupakan hal yang wajar. Itu adalah bagian dari proses demokrasi untuk memastikan setiap suara dapat disampaikan,” ujar Adetiyo.

Menurut Adetiyo, seluruh pihak perlu menyikapi dinamika tersebut dengan tenang dan mengedepankan kedewasaan politik. Ia menilai bahwa DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, sehingga setiap proses yang berlangsung dalam persidangan harus dihormati sebagai bagian dari mekanisme ketatanegaraan.

“Sebaliknya, pemerintah daerah sebagai pihak yang menjadi objek pengawasan DPRD seharusnya dapat memahami dinamika yang terjadi dalam lembaga legislatif. Perbedaan pandangan dalam persidangan adalah sesuatu yang biasa dalam demokrasi, bukan alasan untuk meninggalkan forum paripurna,” tegasnya.

Adetiyo menambahkan, keberadaan forum paripurna merupakan ruang resmi untuk membangun komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Karena itu, setiap perbedaan pendapat sebaiknya diselesaikan melalui dialog dan penghormatan terhadap tata tertib lembaga.

“Kami berharap semua pihak dapat menjaga marwah masing-masing lembaga. DPRD harus menjalankan fungsi kontrolnya, sementara pemerintah daerah juga harus menghargai proses demokrasi yang berlangsung di lembaga legislatif,” katanya.

Ia menegaskan bahwa dukungan mahasiswa terhadap DPRD bukan berarti menempatkan diri berseberangan dengan pemerintah daerah. Menurutnya, demokrasi membutuhkan keseimbangan antara kekuatan eksekutif dan legislatif agar pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.

“Tujuan akhirnya bukan memenangkan satu pihak, tetapi memastikan kepentingan masyarakat Sumatera Utara tetap menjadi prioritas utama,” ungkap Adetiyo.

Senat Mahasiswa Unimed berharap dinamika politik yang terjadi antara DPRD Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi momentum memperkuat komunikasi kelembagaan dan memperlihatkan kedewasaan demokrasi di daerah.

“Demokrasi bukan berarti tanpa perbedaan. Demokrasi adalah kemampuan semua pihak mengelola perbedaan dengan sikap saling menghormati dan tetap berada dalam koridor konstitusi,” tutup Adetiyo(hj)

Selengkapnya
DAERAH

KETUA FRAKSI PDIP: YANG SALAH GUBERNUR, MARI SIKAPI SECARA DEWASA

by Ijra Lubis on 223 views

Jelajahnegeriku. id, Medan – Sikap Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution walkout (WO) saat Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (21/7/2026) kemarin, berbuntut panjang. Beberapa tokoh politik pun memberi tanggapan tegas. Karena, tidak ada skorsing dalam rapat saat Bobby beranjak pergi.

Hal itu seperti yang disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba kepada awak media. Ia pun menilai tindakan Bobby tersebut salah, karena tidak menghormati mekanisme lembaga legislatif.

Mangapul juga menegaskan, interupsi dan persoalan kuorum dalam rapat paripurna merupakan urusan internal DPRD. Hal ini tidak boleh dicapuradukkan dengan sikap politik fraksi manapun, untuk dijadikan alasan pembenaran atas sikap Bobby.

“Interupsi soal kuorum adalah hak anggota dewan. Jangan mencampurkan dinamika persidangan dengan sikap fraksi. Itu murni urusan internal DPRD,” tegas Mangapul, Rabu (28/7/2026).

Oleh kerenanya, sikap Bobby walkout tanpa adanya skorsing maupun izin kepada pimpinan sidang, merupkan tindakan yang salah.

“Kalau Gubernur Sumatera Utara meninggalkan rapat dewan tanpa ada skors dan tanpa permisi, yang salah saya kira gubernur. DPRD memiliki tata tertib yang harus dihormati,” ujarnya.

Apabila terjadi perdebatan mengenai kuorum, seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal DPRD. Pimpinan sidang memiliki kewenangan menentukan apakah rapat perlu diskors atau tetap dilanjutkan.

Selama proses itu berlangsung, gubernur semestinya tetap menghormati forum. Atau setidaknya, Bobby meminta izin sebelum meninggalkan ruang sidang.

“Kalau memang ingin keluar, gubernur bisa menyampaikan izin kepada pimpinan sidang. Bukan meninggalkan rapat begitu saja ketika proses persidangan masih berjalan,” ujarnya.

Mangapul juga mengingatkan, agar polemik tersebut tidak diarahkan menjadi serangan terhadap partai politik tertentu. Menurutnya, yang harus dijaga adalah penghormatan terhadap kewenangan dan tata tertib DPRD sebagai lembaga legislatif.

“Mari kita menyikapi persoalan ini dengan kedewasaan. Jangan terburu-buru menghakimi partai politik, tetapi hormati juga hak-hak DPRD dan mekanisme persidangan yang berlaku,” tuturnya. (hj)

Selengkapnya
DAERAH

Kapolres Langkat dan Ricky Anthony Pererat Silaturahmi Demi Sinergitas

by Ijra Lubis on 995 views

Jelajahnegeriku.id,Langkat – Kapolres Langkat AKBP Hannry PH Tambunan bersilaturahmi dengan Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony, Rabu (22/7/2026) siang. Dalam kunjungannya, pemangku komando wilayah hukum di Negeri Bertuah ini berharap, agar sinergitas dengan legislator bisa terjalin dengan baik.

Pada pertemuan di Gedung Putih, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Langkat itu, AKBP Hannry didampingi Kabag Sumda Kompol M Hasan dan Kasi Propam IPTU Ferry Irmawan.

“Terima kasih atas sambutannya. Saya hadir di sini, untuk memperkenalkan diri dan bersilaturahmi,” tutur AKBP Hannry kepada Ricy Anthony yang didampingi Ketua DPD NasDem Langkat H Ajai Ismail dan Ketua Komisi D DPRD Langkat Muhammad Rio.

Untuk menjaga kamtibmas, kata AKBP Hannry, sinergitas dengan berbagai elemen masyarakat tentunya harus diperkuat. Sehingga, kondusifitas di Negeri Bertuah bisa terus terjaga dengan maksimal.

Lulusan AKPOL tahun 2004 ini, juga sangat berharap dukungan dari wakil rakyat. Dimana, legislator merupakan salah satu unsur yang mampu memberi pengaruh positif di tengah kehidupan masyarakat.

“Kami sangat berharap dukungan dari wakil-wakil rakyat untuk bersama menjaga kamtibmas. Sehingga, kita bisa memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyrakat di Kabupten Langkat ini,” ujar mantan Kasat Resnarkoba Polres Metro Bekasi ini.

Sementara, Ricky Anthony mengucapkan terima kasih atas kunjungan AKBP Hannry beserta PJU Polres Langkat lainnya. Politisi muda dari Partai NasDem ini berharap, agar kondusifitas di Negeri Bertuah bisa lebih baik lagi kedepannya.

“Terima kasih atas kunjungan Pak Kapolres. Semoga sinergitas yang terjalin nantinya, bisa membawa nuansa baru dalam hal kamtibmas di Kabupaten Langkat,” kata legislator yang akrab disapa RA ini.

Tak hanya itu, RA juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung Polres Langkat. Terlebih dalam hal kegitan-kegitan positif, demi kondusifitas yang lebih baik lagi.

Pada kesempatan tersebut, Kasat Intelkam Polres Langkat AKP Mulyono, Kasi Humas IPTU M R Siregar, KBO Intelijen IPTU Widayat turut hadir membersamai AKBP Hannry. (hj)

Selengkapnya
1 2 3 4 5 … 51
Page 3 of 51