close

DAERAH

DAERAH

Bupati Langkat Syah Afandin Tegaskan ASN Harus Kompak, Bansos Harus Tepat Sasaran

Jelajahnegeriku.id,Langkat – Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH memimpin apel gabungan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Langkat yang digelar di halaman Kantor Bupati Langkat, Senin (19/5/2025).

Dalam arahannya, Bupati Syah Afandin menekankan pentingnya kekompakan dan solidaritas seluruh ASN dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ia menegaskan bahwa dalam mengemban amanah untuk mensejahterakan masyarakat, tidak ada tempat bagi sikap “suka atau tidak suka”.

“Selama saya diberi amanah, tidak ada istilah suka atau tidak suka dalam menjalankan tugas. Kita semua harus solid demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Langkat,” tegasnya di hadapan seluruh peserta apel.

Bupati juga menyinggung perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial yang kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menggantikan sistem sebelumnya yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurutnya, sistem baru ini membawa dampak besar terhadap ketepatan penerima manfaat bantuan sosial.

“Peralihan dari DTKS ke DTSEN ini bertujuan agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Data yang lebih akurat akan menyingkirkan warga yang sudah tidak layak menerima, dan memberikan tempat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Bupati Syah Afandin.

Ia menjelaskan bahwa pemeringkatan dalam DTSEN dilakukan secara lebih cermat, dengan mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat secara langsung melalui verifikasi dan validasi oleh petugas lapangan, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

“DTSEN dibangun dengan basis data yang lebih luas dan valid. Ini akan meminimalisir kesalahan administrasi serta membuat distribusi bantuan menjadi lebih efisien,” tambahnya.

Bupati Langkat juga menyampaikan bahwa pemutakhiran data akan dilakukan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. Masyarakat pun diajak aktif berpartisipasi melalui aplikasi resmi yang disediakan pemerintah untuk mengajukan sanggahan atau pembaruan data penerima manfaat.

“Kolaborasi antara BPS, Kemensos, dan pemerintah daerah sangat penting agar DTSEN bisa menjadi acuan kebijakan yang tepat dalam pembangunan dan pengalokasian anggaran,” tandasnya.

Melalui apel gabungan ini, Bupati Syah Afandin tidak hanya memperkuat semangat pelayanan ASN, tetapi juga menunjukkan komitmennya dalam memastikan bantuan sosial di Langkat disalurkan secara adil, akurat, dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan(hj)

Selengkapnya
DAERAH

Warga Desa Bubun Bela EMP: “Mereka Datang Membawa Angin Segar, Bukan Masalah”

Jelajahnegeriku.id,Langkat – Beredarnya sejumlah pemberitaan miring tentang perusahaan EMP (Energi Mega Persada) yang diduga mengatasnamakan masyarakat Desa Bubun, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, memicu reaksi dari berbagai pihak. Warga, tokoh adat, hingga Kepala Desa Bubun angkat bicara, membantah tudingan yang dinilai tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Mereka bahkan mendukungan terhadap keberadaan EMP. Salah seorang warga mengungkapkan bahwa keberadaan EMP di desa mereka justru membawa banyak manfaat nyata bagi masyarakat. Program-program sosial yang dijalankan oleh perusahaan tersebut dinilai sangat membantu dan menyentuh langsung kehidupan warga.
“Kami miris dengan pemberitaan yang tidak baik tentang EMP. Sebab kenyataannya, program mereka di desa kami sangat bagus dan sudah berjalan dengan baik,” ujar Abdul
Azis alah satu warga. Ia menegaskan bahwa warga merasakan langsung kontribusi EMP dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kades Marwan,  Ia mengaku sangat bersyukur atas kehadiran EMP. “Banyak program mereka yang benar-benar menyentuh kebutuhan kami, dari jalan desa, jembatan, hingga program sosial seperti sunat massal dan bantuan untuk nelayan,” ujarnya.
Salah satu kontribusi paling terasa adalah perbaikan infrastruktur desa. Jalan yang sebelumnya rusak parah kini telah diperbaiki melalui program pengerasan jalan. Selain itu, EMP juga berkontribusi dalam pencegahan stunting dan pemberdayaan masyarakat nelayan. “Program-program seperti ini sangat kami rasakan manfaatnya secara langsung,” tambah Marwan.
Marwan pun mempertanyakan motif di balik pemberitaan miring yang terus menyebut masyarakat Desa Bubun. “Kami heran, mengapa setiap kali EMP diberitakan negatif, selalu dibawa-bawa nama masyarakat desa kami. Padahal, mereka justru membawa angin segar, bukan masalah. Tak pantas jika kita menyebarkan keburukan tentang pihak yang justru banyak membantu kami,” pungkasnya.(hj)
Selengkapnya
DAERAH

Ny. Endang Syah Afandin Serahkan Bantuan untuk Disabilitas: Dorong Semangat Raih Cita-Cita

Jelajahnegeriku.id,Langkat – Ketua TP PKK Kabupaten Langkat, Ny. Endang Syah Afandin, menunjukkan kepeduliannya terhadap kaum disabilitas dengan menyerahkan bantuan dana transport dan paket sembako kepada anak sekolah luar biasa dan penyandang disabilitas. Kegiatan ini berlangsung di Café Kolaborasi Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Langkat, pada Jumat (16/5/2025).

Acara yang penuh haru ini merupakan bagian dari program inovatif Dinas Sosial Kabupaten Langkat bertajuk “Datuk Seri Langkat” (Dana Transport untuk anak sekolah luar biasa Langkat). Melalui program ini, sebanyak 45 orang anak disabilitas yang sedang menempuh pendidikan luar biasa menerima dana transport sebesar Rp200.000 per bulan.

Dalam hal ini, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH memberikan 20 beasiswa untuk disabilitas Kabupaten Langkat.

Selain itu, 105 paket sembako juga disalurkan kepada penyandang disabilitas. Paket tersebut berisi 10 kg beras, 1 kg gula, 2 liter minyak goreng, dan 1 papan telur, sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan dasar mereka.

Dalam sambutannya, Ny. Endang Syah Afandin tidak bisa menyembunyikan rasa haru saat menyapa langsung para penerima bantuan. Ia menyampaikan bahwa kehadirannya tidak hanya untuk menyalurkan bantuan, tetapi juga sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Langkat kepada masyarakat disabilitas.

“Saya ingin kalian tahu bahwa kalian punya hak yang sama untuk sukses. Jangan pernah menyerah, terus semangat dan kejarlah cita-cita kalian,” pesan Ketua TP PKK Langkat yang disambut tepuk tangan hangat dari para peserta.

Ia juga mengapresiasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Langkat atas lahirnya program “Datuk Seri Langkat”, yang dinilai sangat menyentuh dan bermanfaat langsung bagi para penerima.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat, Taufik Rieza, S.STP, MAP, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kepedulian Pemkab Langkat terhadap kaum disabilitas.

“Kami ingin mereka merasakan semangat yang sama dalam menjalani kehidupan, meskipun dalam keterbatasan. Kehadiran Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Langkat hari ini tentu membawa energi positif dan semangat baru bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi refleksi nyata bahwa TP PKK Kabupaten Langkat hadir tidak hanya dalam program keluarga dan pemberdayaan perempuan, tetapi juga aktif mendorong inklusi sosial bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.(hj)

Selengkapnya
DAERAH

Bupati Langkat Resmikan Masjid Halimah Abdul Hamid: Wujudkan Langkat yang Religius dan Penuh Berkah

Jelajahnegeriku.id,Langkat – Komitmen membangun Langkat yang religius kembali ditunjukkan Bupati Langkat H. Syah Afandin, S.H dengan menghadiri langsung peresmian Masjid Halimah Abdul Hamid yang terletak di Jalan Perniagaan, Lingkungan VI, Kelurahan Stabat Baru, pada Jumat (16/5/2025). Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi oleh Wakil Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti, S.H.

Masjid ini didirikan di atas tanah wakaf seluas 1.000 meter persegi, dengan ukuran bangunan 13,5 x 16 meter. Nama Masjid Halimah Abdul Hamid diambil dari nama ibunda Prof. Dr. H. Muhammad Hatta, yang juga merupakan penasihat dalam pembangunan masjid ini.

Dalam sambutannya, Prof. Hatta menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bupati dan Wakil Bupati Langkat atas kehadiran dan dukungan mereka dalam peresmian rumah ibadah tersebut. Ia berharap keberadaan masjid ini akan menjadi pusat spiritual dan semangat baru bagi masyarakat, khususnya warga Lingkungan VI Stabat Baru.

“Kami berharap Masjid ini dapat menjadi penyemangat para jamaah dan membawa kesejukan serta kedamaian di tengah masyarakat,” ungkap Prof. Hatta.

Bupati Langkat H. Syah Afandin, S.H dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran masjid ini tidak hanya sebagai sarana ibadah, namun juga menjadi tempat pembinaan akhlak, penyebaran nilai-nilai Islam yang damai, serta penguatan persatuan dan kasih sayang antar umat.

“Masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat memperbaiki akhlak, menyebarkan nilai-nilai persatuan, kasih sayang antar sesama, dan kerukunan umat. Ini adalah inti ajaran Islam yang ingin kita hidupkan di Langkat,” tegas Bupati yang akrab disapa Ondim.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk memakmurkan masjid, menjadikannya sebagai pusat kegiatan umat, dan berharap keberadaan Masjid Halimah Abdul Hamid menjadi berkah bagi seluruh masyarakat Langkat.

“Semoga dengan doa dan keikhlasan kita semua, Allah SWT mencurahkan hidayah dan kasih sayang-Nya untuk Bumi Langkat yang kita cintai,” tambah Syah Afandin.

Peresmian masjid ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Langkat dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga sekitar. Kegiatan ini sekaligus memperkuat komitmen pemerintah Kabupaten Langkat dalam menjadikan Langkat sebagai daerah yang religius, harmonis, dan penuh keberkahan.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua MUI Kabupaten Langkat Zulkifli Ahmad Dian, Lc, M.A, Wakil Kepala Polres Langkat Husnil Mubarok Daulay, S.H, S.I.K, M.I.K, para Kepala Perangkat Daerah, serta para tokoh agama dan masyarakat setempat.(hj)

Selengkapnya
DAERAH

Kepala Bapenda Langkat Klarifikasi Pajak Hulu Migas: Pembayaran Menunggu Aturan Gubernur, PAD Justru Surplus


Jelajahnegeriku.id,Langkat –Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat, Dra. Muliani. S, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut adanya pemanggilan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap tiga pejabat di Langkat terkait dugaan penggelapan pajak, khususnya Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Saat dikonfirmasi pada Kamis (15/5/2025) siang melalui sambungan telepon, Dra. Muliani menjelaskan bahwa pembayaran pajak tersebut masih menunggu diterbitkannya peraturan turunan oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai landasan pelaksanaannya.

Menurutnya, objek pajak yang dimaksud adalah PT. Pertamina EP Asset 1 Pangkalan Susu yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.02/2016.
“Dalam pasal tersebut diatur tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu migas,” ujar Muliani.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pajak-pajak tersebut dibayarkan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bukan oleh perusahaan secara langsung kepada pemerintah daerah.

Adapun keterlambatan pembayaran pajak Air Tanah oleh PT. Pertamina EP Asset 1 Pangkalan Susu disebabkan oleh beberapa kendala regulasi. Di antaranya:

1. Saat Pemkab Langkat melakukan penagihan, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 20 Tahun 2017 belum mengatur secara spesifik kegiatan usaha hulu migas, sehingga Kementerian Keuangan belum dapat membayarkan tagihan tersebut.
2. Saat ini, regulasi tersebut telah diperbarui dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. Namun, implementasinya masih menunggu turunan aturan berupa Peraturan Gubernur Sumatera Utara.

“Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2024 dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) mengamanatkan agar pemerintah daerah menindaklanjutinya dengan peraturan gubernur. Jadi, saat ini kami masih menunggu peraturan tersebut untuk dasar penagihan,” ungkapnya.

Dra. Muliani juga menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Langkat, tetapi juga dialami oleh kabupaten/kota lain di Sumatera Utara, bahkan secara nasional—terutama di daerah-daerah yang memiliki kegiatan usaha hulu migas oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang bekerja sama dengan SKK Migas.

Selain itu, ia menepis berita miring yang menyebutkan bahwa PAD dari sektor tersebut hanya mencapai Rp2 miliar. Faktanya, pada tahun anggaran 2024, target PAD dari sektor tersebut sebesar Rp3.000.000.000 justru berhasil dilampaui, dengan realisasi mencapai Rp3.304.056.399. Artinya, terjadi surplus sebesar Rp304.056.399 atau kenaikan sebesar 10,14% dari target yang telah ditetapkan, sehingga Total PAD di sektor tersebut sebesar 110,14%.

Sementara itu, untuk tahun 2025 yang masih berjalan, target PAD dari sektor tersebut kembali dinaikkan menjadi Rp3.200.000.000. “Realisasi akan kita lihat bersama di akhir tahun, namun kami optimis capaian ini akan terus meningkat dengan perbaikan regulasi yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Dengan klarifikasi ini, Bapenda Langkat menegaskan bahwa pengelolaan pajak daerah tetap dijalankan secara profesional dan berdasarkan aturan yang berlaku, serta mengajak semua pihak untuk tidak membangun opini tanpa dasar yang dapat menyesatkan masyarakat.(hj)

Selengkapnya
DAERAH

Komisi III DPRD Langkat Sidak Pajak Baru Tanjung Pura, Tegaskan Penertiban dan Tingkatkan PAD

Jelajahnegeriku.id,Langkat — Ketua Komisi III DPRD Langkat, Drs. Pimanta Ginting, memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Baru (Pajak Baru) di Jalan Khairil Anwar, Lingkungan XII, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Senin (26/5/2025). Sidak ini bertujuan menindaklanjuti keluhan pedagang dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar.

Turut mendampingi dalam kegiatan ini, Kepala Disperindag Langkat, Kepala Dinas Perhubungan, perwakilan Bapenda, Satpol PP, serta Camat Tanjung Pura. Dari unsur legislatif, hadir Wakil Ketua Komisi III Edison Tarigan, S.Pt, Sekretaris Komisi III Rahmat Rinaldi, SE, M.Pd, dan anggota Ahmad Senang, SH, MH, serta Purwanto.

Sidak juga didampingi oleh Koordinator Himpunan Pedagang Pasar Baru, Khairul Umri, beserta sejumlah perwakilan pedagang. Mereka menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, terutama soal keberadaan pedagang liar yang berjualan di luar area pasar.

Drs. Pimanta Ginting menegaskan, keluhan pedagang resmi yang membayar retribusi menjadi perhatian utama. “Banyak pedagang berjualan di luar, bahkan di atas parit dan beram jalan. Ini membuat pasar terlihat semrawut dan pembeli enggan masuk ke dalam,” ujarnya.

Selain mengganggu estetika pasar, kondisi ini juga memicu kemacetan di Jalan Khairil Anwar yang merupakan jalur lintas provinsi. Akibatnya, aktivitas pasar tak berjalan optimal dan berdampak langsung pada PAD yang diterima pemerintah daerah.

Komisi III telah memberikan imbauan kepada pedagang yang menempati area luar pasar untuk segera kembali ke dalam. “Jika dalam tiga hari ke depan tidak ada perubahan, kami akan rekomendasikan penertiban oleh Satpol PP,” tegas Pimanta.

Pimanta juga menyoroti banyaknya kios dan meja los di dalam pasar yang tidak dimanfaatkan. Hal ini, menurutnya, berpotensi merugikan pemerintah dan mencerminkan kurangnya ketegasan dalam pengelolaan pasar.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III, Rahmat Rinaldi, menambahkan bahwa keteraturan pasar akan berdampak langsung pada peningkatan PAD. “Kalau pasar tertib, pedagang nyaman, dan pengelolaan berjalan baik, tentu PAD kita akan meningkat,” katanya.

Beberapa pedagang kepada awak media mengungkapkan bahwa kekacauan ini bermula dari dugaan pembiaran oleh pemerintah setempat. Pihak kecamatan dianggap membiarkan pedagang membangun lapak di luar pasar, sehingga menimbulkan kesemrawutan.

Komisi III DPRD Langkat menyatakan akan terus memantau perkembangan dan memastikan ada tindakan tegas untuk mengembalikan fungsi pasar sebagai ruang ekonomi yang tertib, nyaman, dan berkontribusi maksimal terhadap PAD daerah.(hj)

Selengkapnya
DAERAH

HUT Ke-52 HNSI, DPC HNSI Langkat Gelar Kegiatan Sosial dan Musyawarah Rukun di Desa Bubun

Jelajahnegeriku.id,Langkat — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Langkat memperingati Hari Ulang Tahun HNSI yang ke-52 di Desa Bubun, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dengan penuh semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, Rabu (21/5/2025)

Peringatan HUT ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara para pengurus dan anggota HNSI, tetapi juga diisi dengan kegiatan sosial yang menyentuh hati masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, DPC HNSI Langkat turut serta membuka Musyawarah Rukun HNSI Desa Bubun yang menjadi wadah musyawarah para nelayan untuk menyatukan visi dan memperkuat solidaritas di tingkat desa.

Ketua DPC HNSI Langkat, Ahmad yang akrab disapa Mamek, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam membangun kekuatan nelayan dari akar rumput. Ia juga mengapresiasi peran serta seluruh pengurus dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini.

“Ini bukan hanya tentang perayaan, tapi bagaimana kami hadir langsung di tengah masyarakat. Terutama dengan menyalurkan bantuan sembako berupa beras kepada para janda dan warga kurang mampu sebagai bentuk kepedulian sosial kami,” ujar Ahmad.

Kegiatan ini juga melibatkan Sekretaris DPC HNSI Langkat, Ali Akbar, serta Ketua Rukun HNSI Desa Bubun, Sayuti, yang aktif dalam mengorganisir musyawarah dan pendistribusian bantuan. Suasana haru dan kebersamaan terasa kental saat warga menerima bantuan dengan senyum dan doa penuh syukur.(hj)

Selengkapnya
1 28 29 30 31 32 45
Page 30 of 45